Menebalnya Angka di Atas Kertas: Menyoal Efektivitas Dana Desa Cikuntul 2023–2025

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Dana Desa (DD) sejatinya merupakan instrumen untuk memandirikan desa. Namun, menilik rincian anggaran Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, selama tiga tahun terakhir (2023–2025), muncul pertanyaan besar: Apakah deretan angka ratusan juta tersebut benar-benar menyentuh akar rumput, atau sekadar habis untuk proyek simbolis yang minim transparansi?

2023: Ironi Peternakan dan “Domba yang Mati”

Tahun 2023, publik dikejutkan dengan alokasi Peningkatan Produksi Peternakan sebesar Rp209.437.900. Angka fantastis ini jomplang dibandingkan sektor pendidikan (PAUD/TK) yang hanya menerima Rp28,8 juta.

Saat dikonfirmasi pada Selasa (7/4/2026), Sekretaris Desa (Sekdes) Cikuntul, Asep, mengaku bingung menjelaskan urgensi anggaran tersebut. Ia berdalih Kepala Desa lebih memahami detailnya.

“Peternak diberi domba oleh Pemdes, tapi di kelompok peternak banyak domba yang meninggal,” ujar Asep. Ironisnya, ia bahkan lupa berapa jumlah kelompok peternak yang menerima manfaat dari anggaran ratusan juta tersebut. Hal ini memperkuat dugaan bahwa proyek peternakan ini hanyalah program musiman tanpa pengawasan dan keberlanjutan yang jelas.

2024: Estetika Gapura vs Gizi Balita

Memasuki tahun 2024, prioritas anggaran kembali memicu perdebatan. Desa menggelontorkan Rp91.983.000 hanya untuk Pemeliharaan Monumen/Gapura Batas Desa.

Alokasi hampir seratus juta untuk simbol fisik di tengah fluktuasi ekonomi warga terasa melukai logika publik. Mengapa anggaran sebesar itu tidak dialihkan untuk penguatan Posyandu yang justru mengalami pemangkasan drastis, dari Rp40,9 juta (2023) menjadi hanya Rp25,6 juta (2024)? Desa seolah lebih mementingkan “wajah” fisik ketimbang pemenuhan gizi balita.

2025: Lonjakan Modal BUMDes yang Misterius

Anggaran tahun 2025 menunjukkan anomali tajam. Penyertaan Modal Desa yang pada 2023 hanya Rp30 juta, meroket hingga Rp218.744.000 di tahun 2025. Lonjakan lebih dari 700% ini patut diawasi ketat.

Sekdes Asep menyebut dana tersebut dialokasikan untuk ketahanan pangan. Namun, lagi-lagi ia mengaku tidak tahu-menahu soal teknis pengelolaannya. “Saya tidak tahu pengelolaan BUMDes, Bu Haji Mimim (Direktur BUMDes) lebih tahu,” kilahnya. Tanpa unit usaha yang jelas dan laporan laba-rugi transparan, anggaran seperempat miliar ini rawan menjadi “lubang hitam”.

Catatan Merah Transparansi dan Pendidikan
Sektor pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) seolah dianaktirikan dengan anggaran yang stagnan di angka Rp28,8 juta per tahun tanpa melihat faktor inflasi. Menurut Sekdes, dana tersebut dibagi untuk honor guru dan Alat Peraga Edukatif (APE) di 5 PAUD yang ada di Cikuntul.

Selain itu, proyek Pembangunan Jamban Umum senilai Rp77,9 juta pada 2025 juga perlu dipantau. Jangan sampai proyek sanitasi ini bernasib sama dengan proyek fisik lainnya: mahal di perencanaan, namun terbengkalai secara fungsi. (DinRos)