Ratusan Juta Dana Desa Muarabaru Terbuang? Ketahanan Pangan Ternak Disorot Tajam

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Gelontoran dana desa di Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, untuk sektor ketahanan pangan dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam tiga tahun terakhir (2023-2025) mencapai angka yang fantastis. Namun, di balik besarnya anggaran, muncul pertanyaan kritis mengenai efektivitas, transparansi, dan dampak riil program tersebut terhadap kesejahteraan warga.

Berdasarkan data yang dihimpun, Desa Muarabaru gencar membiayai program “Peningkatan Produksi Peternakan” dan penyertaan modal BUMDes.

Rincian Anggaran yang Menjadi Sorotan:

Tahun 2023: Dana Desa digelontorkan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp50.000.000, disusul program peningkatan produksi peternakan di tiga titik dengan total anggaran mencapai Rp256.600.680 (Titik a: Rp97.434.240, Titik b: Rp79.583.040, Titik c: Rp79.583.040).

Tahun 2024: Kembali dianggarkan peningkatan produksi peternakan di dua titik dengan total nilai Rp170.163.000 (Titik a: Rp46.198.800, Titik b: Rp123.964.200).

Tahun 2025: Penyertaan modal desa kembali disuntikkan sebesar Rp114.240.000.
Dalam kurun waktu tiga tahun, total anggaran yang dihabiskan untuk sektor tersebut menembus angka lebih dari setengah miliar Rupiah.

Peternakan atau “Peternakan Uang”?

Sebagai desa yang berada di wilayah Cilamaya Wetan, alokasi dana pangan sejatinya ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Namun, besarnya anggaran peningkatan peternakan di beberapa titik menimbulkan kecurigaan.

“Harus dipastikan apakah hewan ternaknya benar-benar ada dan produktif, atau hanya sekadar laporan di atas kertas. Nilai Rp70-90 juta per titik untuk peternakan itu angka yang sangat besar untuk skala desa,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, menyoroti realisasi anggaran 2023.

Data tersebut menunjukkan adanya pola pengulangan program peningkatan peternakan dalam dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah program tahun sebelumnya gagal? Atau apakah ini modus untuk menyerap anggaran tanpa evaluasi?

BUMDes: Modal Besar, Hasil Minim?

Penyertaan modal BUMDes yang terus menerus (Rp50 juta di 2023 dan Rp114 juta di 2025) juga menjadi tanda tanya. Tanpa adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang transparan mengenai laba bersih dan kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), penyertaan modal ini berpotensi menjadi ajang pemborosan anggaran.

Berdasarkan prinsip tata kelola keuangan desa, setiap penyertaan modal harus memiliki feasibility study (studi kelayakan) yang jelas dan memberikan keuntungan yang kembali ke desa, bukan justru menjadi “sumur kering” yang terus menelan anggaran tanpa hasil.

Tuntutan Transparansi

Masyarakat Desa Muarabaru berhak mengetahui ke mana dan untuk apa anggaran ratusan juta tersebut digunakan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muarabaru dituntut untuk lebih proaktif dalam mengawasi realisasi fisik di lapangan, tidak sekadar menyetujui APBDes di atas kertas.

Kecamatan Cilamaya Wetan dan Inspektorat Kabupaten Karawang juga diharapkan turun tangan meninjau langsung “titik-titik peternakan” dan kinerja BUMDes di Desa Muarabaru, guna memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, bukan menjadi ladang penyelewengan. (DinRos)