Keterlibatan Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas Suplai Bahan Baku MBG

BERITAJABAR.ID,  Banten – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mendukung tumbuh kembang generasi emas di masa depan. Namun, dibalik keberhasilan program ini, terdapat satu faktor penentu yang tidak dapat diabaikan, yaitu keterlibatan aktif dalam menjaga stabilitas masyarakat pasokan bahan baku pangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengatakan, pasokan pangan harus diperkuat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).

“Pelibatan masyarakat akan membantu pasokan bahan baku, seiring bertambahnya jumlah SPPG,” ujar Sony.

Saat ini lebih dari 15 ribu dapur BGN telah beroperasi di berbagai daerah. Meningkatnya permintaan komoditas seperti sayur, telur, dan buah-buahan mulai dirasakan di beberapa wilayah, memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Oleh karena itu, masyarakat terdorong untuk berkebun dan beternak di lingkungan rumah sebagai upaya menstabilkan pasokan.

“Pertanian perkotaan atau cocok ditanam di halaman rumah bisa menjadi bagian dari solusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang,” kata Sony.

Sony juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan produksi pangan lokal.

“Pemda dapat mengoordinasikan produksi sesuai potensi desa. Misalnya satu desa fokus menanam wortel, desa lain pisang, dan desa berikutnya beternak ayam petelur atau pedaging. Dengan pola itu, daerah akan memiliki penyangga bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus meningkat,” ungkap Sony.

Sementara itu, Asisten Daerah Provinsi Banten, Komarudin sudah melihat hasil nyata program MBG khususnya bagi keluarga miskin karena mengurangi beban pengeluaran belanja termasuk penyerapan energi kerja.

“Dapur MBG baru sebagian yang dibangun. Bila target 1.300 dapur MBG terpenuhi, akan terjadi perputaran ekonomi senilai Rp 12 triliun, sementara APBD provinsi Banten hanya Rp 11 triliun rupiah,” jelas Komarudin.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten terus berbebah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Mereka juga tengah menyediakan kantor bagi Satgas MBG di Pendopo Kantor Gubernur Banten, sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Provinsi Banten terhadap program MBG.

Program MBG bukan sekedar agenda pemerintah semata, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Ketika masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat berjalan seiring, stabilitas pasokan bahan baku akan terjamin, dan manfaat program ini akan dirasakan secara lebih luas dan merata.

Keterlibatan masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama keberhasilan MBG. Dengan landasan kolaborasi yang kuat, Indonesia bertujuan lebih maju dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.