Gelar Pahlawan Soeharto Disambut Positif, Seruan Hormati Keputusan Pemerintah Menguat

BERITAJABAR.ID,  Jakarta — Seruan untuk menjaga persatuan dan menghormati keputusan negara mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta seluruh pihak menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari kewenangan konstitusional pemerintah.

Idrus menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak seharusnya disambut dengan emosi politik yang dapat memicu perpecahan. “Keputusan Presiden sudah keluar dan melantik Pak Soeharto. Mari kita hormati kebijakan ini dan fokus pada bagaimana program-program pembangunan kita laksanakan bersama,” ujar Idrus.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai bangsa majemuk membutuhkan stabilitas sosial. Perdebatan yang bernuansa sentimen kebencian, menurutnya, hanya akan mengganggu kohesi masyarakat dan menjauhkan publik dari agenda pembangunan nasional. Idrus juga menekankan pentingnya mengedepankan sikap dewasa dalam menanggapi perbedaan pandangan.

Dirinya menilai bahwa menanggapi keputusan tersebut hanya dengan sekedar ketidaksukaan atau kepentingan politik justru berpotensi menimbulkan narasi saling menyalahkan. Oleh karena itu, Idrus mengajak masyarakat tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan yang tidak membawa manfaat bagi persatuan bangsa. “Kita ini sesama anak bangsa, satu keluarga besar yang menjadi penghuni dan pemilik rumah besar Indonesia. Mari kita semua bersama merawat rumah besar ini atas dasar nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebersamaan, kekitaan,” ucapnya.

Idrus mengingatkan bahwa setiap presiden mempunyai kelebihan dan kekurangan. Publik diharapkan mampu belajar dari sejarah sekaligus melihat ke depan dengan pikiran jernih. “Kekurangan Pak Harto jangan kita lanjutkan, kelebihannya mari kita teruskan. Begitu pula Bung Karno, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, semua manusia tidak ada yang paripurna,” kata Idrus.

Dukungan juga datang dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan penghormatan negara kepada para pemimpin yang berjasa. “Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun pasti sudah memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ujar Prasetyo.

Tokoh masyarakat dan keagamaan juga memberikan apresiasi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Muhammad Zainuddin Atsani menilai Soeharto layak mendapat penghargaan tersebut karena kontribusinya dalam menjaga hak dan memajukan pembangunan nasional. “Soeharto dikenal karena menetap di Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari Belanda,” ujar Atsani.***