BERITAJABAR.ID, Jakarta – Optimalisasi program hilirisasi dan investasi yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu.
“Artinya hilirisasi yang lebih banyak membuka lapangan kerja, inklusif, berkeadilan, berdampak sosial, dan berkelanjutan,” kata Tetty dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi penting dalam mencapai ketahanan energi dan pangan nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi dan kemaritiman sehingga hilirisasi berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi hijau dan ekonomi biru.
“Dalam ekonomi hijau ini, kita tahu, karbon sangat rendah, dan ini baik untuk lingkungan. Sementara dalam ekonomi biru, kita punya laut yang luas dan sumber daya manusia angkatan kerja yang banyak,” ujarnya.
Tetty juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan hilirisasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem usaha yang baik.
“Dengan hilirisasi yang berkualitas maka akan tercipta lapangan kerja yang luas, berkeadilan, berdampak sosial dan juga berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang mampu menangani kebutuhan industri modern.
Dengan meningkatnya investasi di sektor hilirisasi, dibutuhkan tenaga kerja yang cerdas dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas.
“Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp1.700 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun ke depan, tenaga kerja yang tercipta per tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang,” ujar Rosan.
Hilirisasi dan investasi yang diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkelanjutan.
***
