Pakistan Serukan Kebebasan Beragama dan Kesetaraan Hak bagi Seluruh Warga Negara

Konferensi lintas agama di Islamabad menegaskan pentingnya dialog, keadilan, dan kehidupan berdampingan secara damai di tengah keberagaman keyakinan.

ISLAMABAD, BERITAJABAR.ID – Para pemimpin agama, pejabat pemerintah, anggota lembaga peradilan, serta perwakilan Takhta Suci Vatikan berkumpul di Islamabad, Pakistan, untuk memperkuat dialog antaragama sekaligus mendorong penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kesetaraan hak seluruh warga negara.

Pertemuan bertajuk National Interfaith Harmony & Peace Conference atau Konferensi Nasional Kerukunan Antaragama dan Perdamaian itu diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat Pengadilan Tinggi Islamabad (IHCBA), bekerja sama dengan Nunsiatur Apostolik di Pakistan. Mengusung tema “Membangun Jembatan Iman, Keadilan, dan Perdamaian”, konferensi berlangsung di kompleks IHCBA, Islamabad.

Forum tersebut mempertemukan tokoh nasional dan internasional, diplomat, anggota parlemen, hakim, praktisi hukum, cendekiawan agama, pemimpin spiritual, aktivis hak asasi manusia, serta perwakilan masyarakat sipil.

Delegasi Takhta Suci Vatikan melalui Dikasteri untuk Dialog Antaragama turut hadir. Delegasi terdiri atas Sekretaris Dikasteri untuk Dialog Antaragama, Mgr. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, dan Pater Markus Solo Kewuta, SVD, pejabat yang menangani hubungan dengan Islam di kawasan Asia dan Pasifik.

Kehadiran mereka menegaskan komitmen Gereja Katolik untuk terus membangun dialog, saling pengertian, dan persaudaraan di antara pemeluk agama yang berbeda.

Sejumlah tokoh penting Pakistan menghadiri konferensi tersebut, antara lain Ketua Pengadilan Federal Syariah dan Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad, Menteri Hukum dan Kehakiman Federal Azam Nazeer Tarar, mantan Gubernur Gilgit-Baltistan Qamar Zaman Kaira, serta Menteri Federal Urusan Minoritas Khel Das Kohistani.

Hadir pula para pemimpin Gereja Katolik Pakistan, di antaranya Presiden Konferensi Waligereja Pakistan Uskup Agung Joseph Arshad, Uskup Agung Khalid Rehmat, Uskup Indrias Rehmat, Uskup Yousaf Sohan, Uskup Samson Shukardin, Uskup Agung Benny Mario Travaas, dan Uskup Agung Sabastian Francis Shaw.

Kebebasan beragama merupakan martabat manusia

Dalam sambutan pembukaan, Nunsius Apostolik untuk Pakistan, Uskup Agung Germano Penemote, menegaskan bahwa diplomasi Takhta Suci senantiasa berupaya menjaga martabat manusia, keadilan, dan perdamaian, dengan tetap menghormati kebebasan serta kedaulatan setiap bangsa.

“Takhta Suci tidak pernah bersikap acuh ketika kehidupan manusia terancam, dihancurkan, atau mengalami diskriminasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, Gereja senantiasa hadir mendampingi masyarakat miskin dan mereka yang menderita. Kehadiran itu diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, serta bantuan kemanusiaan bagi mereka yang paling membutuhkan.

Menurut dia, kehidupan manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut. Karena itu, melindungi kehidupan manusia merupakan prinsip keadilan paling mendasar.

Mengutip laman Vatican News Uskup Agung Penemote berharap konferensi tersebut dapat membangun budaya yang memandang keberagaman agama dengan sikap hormat, bukan ketakutan. Perbedaan sosial dan politik pun diharapkan menjadi peluang untuk bekerja sama, bukan sumber perpecahan dan konflik.

Sementara itu, Mgr. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage menggarisbawahi pentingnya kebebasan beragama dengan merujuk pada berbagai dokumen dan ajaran Gereja Katolik, mulai dari deklarasi Nostra Aetate hingga Magnifica Humanitas.

“Kebebasan beragama bukanlah pemberian atau konsesi suatu komunitas kepada komunitas lainnya. Kebebasan beragama merupakan pengakuan atas martabat manusia,” katanya.

Ia menegaskan, masyarakat tidak akan menjadi lemah hanya karena warganya memiliki cara berbeda dalam menyembah Tuhan. Sebaliknya, masyarakat justru akan semakin kuat ketika orang-orang dengan keyakinan berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, berkontribusi bagi kepentingan bersama, dan saling melindungi dari ketidakadilan.

Dalam kesempatan itu, Mgr. Kodithuwakku mengutip pernyataan pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, mengenai kebebasan beragama.

Jinnah pernah menegaskan bahwa setiap warga negara bebas pergi ke kuil, masjid, maupun tempat ibadah lainnya. Seseorang dapat menganut agama, kasta, atau keyakinan apa pun karena hal tersebut tidak seharusnya menjadi urusan negara.

Mengacu pada prinsip tersebut, Mgr. Kodithuwakku menyerukan kesetaraan kewarganegaraan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar dan martabat setiap orang, termasuk kelompok minoritas.

Ia mengajak seluruh masyarakat Pakistan untuk bekerja bersama dan mengabdikan diri bagi kepentingan bersama.

Iman harus diwujudkan dalam keadilan

Pater Markus Solo Kewuta, SVD, pejabat Dikasteri untuk Dialog Antaragama yang menangani hubungan dengan Islam di Asia dan Pasifik, mengapresiasi penyelenggaraan konferensi tersebut.

Menurut dia, pertemuan itu merupakan hasil dari dua kunjungan Asosiasi Advokat Pengadilan Tinggi Islamabad ke Dikasteri untuk Dialog Antaragama di Vatikan, yang kemudian mendapat dukungan Nunsius Apostolik dan para uskup Katolik setempat.

Dalam pemaparannya, Pater Markus menekankan bahwa iman, keadilan, dan perdamaian merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Iman harus diwujudkan dalam keadilan. Ketika keadilan hadir, perdamaian akan tumbuh. Perdamaian, menurut dia, merupakan salah satu tolok ukur kesehatan sebuah bangsa.

Di tengah masyarakat majemuk yang menghadapi meningkatnya fanatisme dan fundamentalisme agama, ia mengingatkan pentingnya sikap moderat atau wasatiyyah dalam menjalankan keyakinan.

Sikap beragama yang moderat memungkinkan setiap orang menjalankan keyakinannya tanpa merendahkan, mengancam, ataupun meniadakan hak orang lain.

Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya kesetaraan kewarganegaraan dan identitas kebangsaan bersama.

Menurut dia, masyarakat tidak semestinya dipisahkan melalui pelabelan mayoritas dan minoritas. Seluruh warga negara harus dipandang sebagai anggota bangsa yang memiliki kedudukan setara.

“Terlepas dari perbedaan keyakinan agama, kita semua adalah satu bangsa Pakistan,” ujarnya.

Konversi paksa menjadi perhatian

Mantan Gubernur Gilgit-Baltistan, Qamar Zaman Kaira, menyoroti penafsiran agama yang keliru sebagai salah satu sumber utama intoleransi dan perpecahan di masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa ajaran agama seharusnya dipahami dan dijalankan sesuai semangat dasarnya, yakni mengembangkan perdamaian, belas kasih, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia, bukan prasangka dan permusuhan.

Sementara itu, Menteri Federal Urusan Minoritas Pakistan, Khel Das Kohistani, mengangkat persoalan konversi agama secara paksa sebagai masalah serius yang menghambat tumbuhnya kepercayaan di antara komunitas agama.

Ia menekankan perlunya perlindungan hukum yang efektif, penghormatan terhadap hak-hak dasar, serta upaya bersama untuk memastikan setiap orang dapat menentukan dan menjalankan keyakinan agamanya secara bebas.

Berbagai pandangan tersebut mempertegas bahwa kerukunan antaragama tidak cukup dibangun melalui niat baik. Diperlukan kesetaraan di hadapan hukum, kepemimpinan keagamaan yang bertanggung jawab, perlindungan hak-hak dasar, serta keberanian menyelesaikan persoalan sensitif melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif.

Dialog sebagai jalan menuju perdamaian

Konferensi tersebut juga menegaskan kembali relevansi ajaran Gereja Katolik mengenai hubungan antaragama, khususnya melalui deklarasi Konsili Vatikan II, Nostra Aetate.

Dokumen tersebut mendorong penghormatan timbal balik, pengakuan terhadap nilai-nilai spiritual dalam tradisi agama lain, serta kerja sama untuk mewujudkan perdamaian dan kebaikan bersama.

Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti, khususnya nomor 198, juga mengingatkan bahwa dialog sejati membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, memahami, dan menemukan titik temu.

Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dalam membangun masyarakat yang adil dan damai.

Kehadiran delegasi Vatikan semakin memperkuat pesan bahwa dialog antaragama bukan sekadar pertukaran gagasan. Dialog merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi martabat manusia, mengembangkan persaudaraan, dan melayani kemanusiaan.

Konferensi ditutup dengan seruan kepada para pemimpin politik, lembaga peradilan, institusi keagamaan, komunitas hukum, dan masyarakat sipil agar terus bekerja sama melampaui perbedaan agama, budaya, maupun latar belakang sosial.

Setiap warga negara, tanpa memandang identitas agamanya, berhak memperoleh martabat, keamanan, kebebasan, keadilan, dan rasa memiliki yang setara dalam kehidupan berbangsa.

Pesan utama konferensi tersebut terangkum dalam satu prinsip: iman harus menginspirasi keadilan, dialog harus memperkuat saling pengertian, dan kemanusiaan bersama harus menjadi landasan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Sumber: Vatican News