Sisa Dana Rp1,9 Miliar Misterius, Kades Kertajaya Bekasi Dilaporkan ke Kejati Jabar

BERITAJABAR.ID, BEKASI – Badan Advokat Indonesia (BAI) Jawa Barat secara resmi melaporkan dugaan korupsi Dana Desa dan anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) tahun 2022–2025 di Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 18 Agustus 2026. Laporan ini menyoroti sisa anggaran senilai Rp1,94 miliar yang tidak jelas peruntukan fisiknya.

Kronologi dan Aliran Anggaran yang Disorot

Desa Kertajaya tercatat menerima total Dana Desa (DD) senilai Rp5.540.026.000,00 pada periode 2022–2025, dengan alokasi khusus Ketahanan Pangan 20% sebesar Rp1.108.005.200,00.

° Penyerapan Anggaran: Dari total pagu anggaran, realisasi fisik dan program ketahanan pangan disinyalir hanya menyerap sekitar Rp3.594.571.500,00.

° Sisa Dana Misterius: Terdapat selisih atau sisa anggaran mencapai Rp1.945.454.500,00 yang dinilai tidak transparan serta tidak jelas wujud fisik pembangunannya di lapangan.

Rincian Program Ketapang Rp1,1 Miliar:

° 100 unit mesin giling padi/jagung  (Rp125.725.000,00)
° Peternakan domba, sapi, dan ayam, serta alat produksi
° Penyertaan modal 9 kelompok lumbung desa dan BUMDes

Keganjilan dan Temuan Investigasi Lapangan

Berdasarkan investigasi gabungan tim media KPK Tipikor, Radar Krimsus, dan GPRI, program ketahanan pangan yang dilaporkan di atas kertas justru menyimpan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga di berbagai dusun mengaku tidak pernah merasakan manfaat langsung dari program bernilai miliaran rupiah tersebut.

Bantuan atau penyertaan modal ratusan juta untuk BUMDes dan lumbung desa berjalan tanpa kejelasan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Praktik semacam ini menunjukkan rendahnya transparansi yang kerap menjadi celah bagi oknum untuk melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban.

Potensi Pelanggaran Hukum dan Konflik Kepentingan

Langkah hukum yang ditempuh BAI Jawa Barat juga menggarisbawahi dugaan pelanggaran regulasi yang lebih tajam. Berdasarkan Perpres No. 104 Tahun 2021 (Pasal 5 ayat 4) jo Kepmendesa PDT No. 3 Tahun 2025, pengelolaannya wajib melalui kelembagaan resmi atau BUMDes, dan secara tegas melarang kepala desa, keluarga, maupun perangkat desa menjadi penerima manfaat langsung demi menghindari konflik kepentingan.

Apabila program ini dikuasai secara eksklusif oleh lingkaran terdekat kepala desa, maka esensi ketahanan pangan untuk kemandirian masyarakat telah diselewengkan menjadi lumbung kepentingan pribadi.

Desakan Penegakan Hukum

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat didesak untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Kertajaya beserta pengurus BUMDes terkait. Pemeriksaan wajib mencakup audit forensik terhadap lembar pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2022–2025 serta sidak fisik langsung ke lokasi guna membuktikan ada atau tidaknya penyimpangan anggaran negara tersebut.