Kadin Jabar: Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi Digelar Tanpa Persetujuan, Kadin Provinsi Siapkan Karteker

Purwakarta, Beritajabar.Id — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII Kadin Kabupaten Bekasi dilakukan tanpa surat persetujuan dari Kadin Jawa Barat.

Penegasan tersebut merujuk pada surat Nomor 0144/KU/NI/2026 tertanggal 8 Juni 2026 yang ditujukan kepada Bupati Bekasi dan ditandatangani langsung oleh Almer Faiq Rusydi selaku Ketua Kadin Jawa Barat.

“Atas dasar itu, Kadin Jawa Barat akan mengambil langkah organisasi sesuai ketentuan yang berlaku, yakni menunjuk karteker untuk Kadin Kabupaten Bekasi,” ujar Almer kepada wartawan usai menghadiri Mukab VII Kadin Purwakarta di Hotel Prime Plaza, Kota Bukit Indah, Kabupaten Purwakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Almer, sebelumnya Bidang Organisasi Kadin Jawa Barat telah melakukan asistensi kepada Kadin Kabupaten Bekasi pada Jumat (5/6/2026). Asistensi tersebut merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) Kadin yang mengatur bahwa Kadin satu tingkat di atasnya wajib memberikan pendampingan dalam proses penyelenggaraan musyawarah.

Hasil asistensi, kata Almer, menyimpulkan bahwa pelaksanaan Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi perlu ditunda selama sekitar 30 hingga 40 hari karena masih terdapat sejumlah persyaratan organisasi yang belum terpenuhi.

“Dalam asistensi tersebut diputuskan bahwa pelaksanaan Mukab ditunda terlebih dahulu karena masih ada beberapa ketentuan AD/ART dan PO yang perlu diselesaikan,” ujarnya.

Namun demikian, Mukab tetap dilaksanakan pada Senin (8/6/2026) tanpa adanya surat persetujuan dari Kadin Jawa Barat. Selain itu, menurut hasil evaluasi Bidang Organisasi, terdapat sejumlah hal yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan organisasi.

“Karena itu, Bidang Organisasi Kadin Jawa Barat memutuskan untuk menunjuk karteker di Kabupaten Bekasi,” kata Almer.

Ia juga mengajak seluruh asosiasi serta Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin di Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama menjaga iklim usaha yang kondusif, mendukung investasi, serta menjalankan roda organisasi sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin.

“Kami berharap seluruh elemen Kadin dapat bersinergi membangun dunia usaha yang sehat dan kondusif dengan tetap menjunjung tinggi aturan organisasi yang berlaku,” tuturnya.