BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Transparansi dana BOS di SDN Lemahabang I Kabupaten Karawang disorot tajam karena kondisi sekolah tetap memprihatinkan meski anggaran pemeliharaan mencapai hampir Rp80 juta dalam tiga tahun terakhir. Pantauan menunjukkan cat kusam, dinding berlumut, serta emplasemen dan rabat beton area bermain siswa rusak parah, memicu tuntutan audit investigatif.
Catatan anggaran menunjukkan angka yang cukup signifikan untuk pos pemeliharaan. Pada tahun 2023, sekolah ini mengalokasikan total Rp30.147.000 yang dicairkan dalam dua tahap. Tren ini berlanjut pada tahun 2024 dengan total serapan Rp19.888.000. Bahkan pada tahun anggaran 2025, angka tersebut melonjak kembali hingga mencapai Rp30.147.000.
Jika ditotal, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hampir Rp80 juta uang negara digelontorkan khusus untuk mempercantik dan merawat fasilitas pendidikan di sekolah tersebut. Namun, ke mana perginya dana puluhan juta tersebut?
Ironi di Balik Anggaran Puluhan Juta
Saat awak media melakukan pemantauan langsung ke lokasi pada Kamis, 30 April 2026, wajah SDN Lemahabang 1 jauh dari kata layak. Harapan melihat bangunan segar hasil pemeliharaan rutin pupus seketika.
Tampak cat tembok bangunan utama sudah kusam dan mengelupas, mencerminkan ketiadaan perawatan dalam waktu lama. Lebih memprihatinkan lagi, pada beberapa bagian dinding tiang penyangga, terlihat lumut hijau tumbuh subur.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar: apakah dana pemeliharaan sarpras hanya habis di atas kertas atau “menguap” ke pos lain?
Padahal, merujuk pada regulasi penggunaan dana BOS, pos pemeliharaan sarana dan prasarana bertujuan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan siswa dalam proses belajar mengajar. Dinding berlumut dan cat yang terabaikan bukan sekadar masalah estetika, melainkan cermin buruknya manajemen aset dan lemahnya pengawasan internal sekolah.
Menuntut Transparansi dan Audit
Ketimpangan antara realisasi anggaran dengan kondisi fisik bangunan ini menuntut adanya audit investigatif dari pihak terkait, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang maupun inspektorat. Masyarakat dan orang tua murid berhak mengetahui secara rinci ke mana setiap rupiah dana BOS dialokasikan.
Kepala SDN Lemahabang I seharusnya memberikan penjelasan gamblang mengenai penggunaan dana tahap demi tahap tersebut. Jika anggaran tahun 2025 tahap kedua saja mencapai Rp21 juta lebih, sangat tidak masuk akal jika tembok sekolah masih dibiarkan berlumut dan tak tersentuh cat baru pada April 2026.
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya soal kurikulum, tapi juga soal integritas dalam mengelola fasilitas publik. Jika untuk urusan pengecatan dan pembersihan dinding saja anggaran puluhan juta tidak mampu menjawabnya, maka ada sesuatu yang sangat salah dalam tata kelola di SDN Lemahabang I.
Publik kini menunggu keberanian pihak berwenang untuk mengusut tuntas aroma tak sedap di balik tembok kusam dan berlumut SDN Lemahabang I. Jangan sampai anggaran pendidikan hanya menjadi “bancakan” oknum, sementara hak siswa untuk belajar di lingkungan yang layak terabaikan. (DinRos)
