BERITAJABAR.ID, KARAWANG — Perjuangan Dedi Iskandar dalam menuntut keadilan bagi adiknya, Ina Maryana, mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dalam kondisi gangguan jiwa, memasuki babak baru yang jauh lebih agresif. Tidak hanya menuntut hak gaji selama 8 tahun yang ditahan oleh Direktur Utama PT Anugrah Sumber Rejeki, Zaid Nasser, Dedi kini secara resmi melayangkan tuntutan biaya pengobatan jangka panjang sebesar Rp600 juta.
Tuntutan fantastis ini dinilai sangat rasional mengingat kondisi psikologis Ina yang hancur total akibat eksploitasi dan isolasi selama hampir satu dekade di Arab Saudi.
Kompensasi Pemulihan Jiwa: Angka Logis di Tengah Trauma
Bagi keluarga, uang Rp600 juta bukanlah angka karangan, melainkan kalkulasi objektif untuk menyambung hidup dan memulihkan kondisi mental Ina. Langkah Dedi ini didasari oleh beberapa urgensi nyata:
° Perawatan Psikiatris Seumur Hidup: Kerusakan mental yang dialami Ina memerlukan kontrol rutin, terapi, dan konsumsi obat-obatan penenang jangka panjang yang tidak murah.
° Bukti Medis Valid: Tuntutan ini diperkuat oleh dokumen dari RSJ Cisarua Bandung dan vonis dr. Bhinekasari, Sp.KJ, yang membuktikan bahwa gangguan jiwa Ina adalah fakta medis akut, bukan rekayasa.
° Hilangnya Produktivitas Korban: Akibat trauma berat, Ina kehilangan masa muda dan kemampuan untuk bekerja atau hidup mandiri selamanya.
° Beban Finansial Keluarga: Selama 9 tahun terakhir (sejak pulang tahun 2017), keluarga miskin ini harus tertatih-tatih membiayai hidup Ina tanpa bantuan dari pihak perusahaan maupun sponsor.
Analisis Hukum: Mengunci Jerat Pidana TPPO dan Restitusi
Secara hukum, tuntutan Rp600 juta ini mempertegas bahwa kasus Ina Maryana harus diselesaikan melalui mekanisme Restitusi (ganti rugi bagi korban kejahatan) dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sponsor Hj. Tioh dan jajaran direksi PT Anugrah (Zaid Nasser & Muani) tidak bisa lagi sekadar berlindung di balik “progres pembangunan rumah” atau janji-janji manis mediasi. Dengan sekoper barang bukti autentik yang ditemukan Pak Halimi, posisi tawar Dedi kini berada di atas angin. Jika perusahaan menolak membayar hak gaji dan biaya pengobatan total ratusan juta tersebut, bukti-bukti ini akan langsung diserahkan ke meja penyidik kepolisian sebagai delik pidana perdagangan orang yang tidak mengenal kata damai.
