296 Pengungsi Rohingya Masih Bertahan di Aceh, Pengawasan dan Pendataan Terus Diperkuat

Banda Aceh,BeritaJabar.Id – Sebanyak 296 pengungsi etnis Rohingya hingga kini masih bertahan di sejumlah lokasi penampungan sementara di Aceh. Di tengah ketidakpastian nasib mereka sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan, pemerintah bersama berbagai pihak terus berupaya memastikan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh menunjukkan, para pengungsi saat ini tersebar di tiga lokasi penampungan. Sebanyak 83 orang berada di Mina Raya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Kemudian 28 orang ditempatkan di penampungan Aceh Utara-Lhokseumawe, serta 185 orang lainnya berada di Seuneubok Rawang, Kabupaten Aceh Timur.

Keberadaan para pengungsi tersebut menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan karena seluruhnya berstatus pengungsi dari luar negeri dan tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Kondisi itu membuat penyelesaian persoalan mereka tidak sederhana, baik dari sisi hukum, perlindungan hak asasi manusia, maupun penentuan masa depan mereka.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh menyebutkan, pihaknya terus menjalankan fungsi pendataan, pemantauan, dan pengawasan terhadap keberadaan para pengungsi di lokasi penampungan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali sekaligus mendukung penanganan yang lebih terkoordinasi.

Dalam aspek keamanan, pengawasan dilakukan melalui kerja sama dengan aparat TNI dan Polri. Sinergi antarlembaga dinilai penting mengingat penanganan pengungsi merupakan persoalan lintas sektor yang melibatkan aspek kemanusiaan, keamanan, dan hubungan internasional.

Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Regulasi tersebut mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi internasional, termasuk UNHCR dan IOM.

Melalui koordinasi tersebut, berbagai kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, logistik, layanan kesehatan, dan dukungan kemanusiaan terus diupayakan agar para pengungsi dapat menjalani kehidupan yang layak selama berada di Aceh.

Namun, persoalan utama masih terletak pada status mereka yang tidak diakui sebagai warga negara oleh Pemerintah Myanmar. Situasi itu membuat opsi pemulangan ke negara asal tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.

Karena itu, pemerintah berharap komunitas internasional, khususnya UNHCR, dapat terus mendorong percepatan solusi jangka panjang melalui mekanisme penempatan ke negara ketiga (resettlement). Skema tersebut dipandang sebagai salah satu jalan untuk memberikan kepastian hidup bagi para pengungsi yang telah bertahun-tahun hidup dalam ketidakjelasan status.

Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh sendiri bukan fenomena baru. Sejak akhir 2022, berbagai kelompok pengungsi beberapa kali mendarat di pesisir Aceh setelah menempuh perjalanan laut yang panjang dan berisiko. Titik pendaratan tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Selatan, hingga Kota Sabang.

Bagi Aceh, kedatangan para pengungsi bukan sekadar persoalan migrasi, melainkan juga ujian kemanusiaan yang terus berlangsung. Di tengah keterbatasan dan kompleksitas masalah, berbagai pihak berupaya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan, kepastian hukum, dan stabilitas sosial di daerah. (SJS)