BERITAJABAR.ID - Konflik yang melibatkan Kelompok Separatis dan Teroris (KST)  Papua hingga kini masih terjadi. Pemerintah telah meningkatkan keamanan dengan menerjunkan aparat keamanan di wilayah Papua untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh KST Papua. Operasi gabungan TNI dan Polri dilakukan untuk menjaga keamanan dan melawan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat Papua dari tindakan kekerasan dan memulihkan stabilitas keamanan di wilayah Papua, khususnya selama rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024. 

Pemerintah melakukan upaya yang serius dalam menindak anggota KST Papua yang melakukan tindakan kriminal dan mengancam masyarakat. Aparat juga terus berusaha untuk menangkap anggota KST Papua yang terlibat dalam serangan dan teror terhadap aparat keamanan, pembunuhan, penculikan, dan aktivitas lainnya. Melalui proses penegakkan hukum, pemerintah berupaya untuk memastikan akuntabilitas dan membatasi kegiatan KST Papua selama perayaan hari-hari penting seperti Hari Raya Idul Fitri.

Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Muhammad Syauqillah, mengatakan aksi kekerasan KST Papua sejak 2017 hingga kini telah menewaskan banyak warga sipil dan aparat keamanan. Serangan yang dilakukan oleh KST Papua merupakan kejahatan kemanusiaan karena menyasar warga sipil. Padahal dalam hukum perang (law humaniter), masyarakat sipil adalah kelompok yang tidak boleh diserang atau diperangi.

Selain itu, aksi KST membuat kerangka pembangunan Papua keluar dari jalur yang semestinya dapat dinikmati masyarakat Papua. Ketika pembangunan terhenti, maka secara jangka panjang akan berdampak pada masalah-masalah kesejahteraan masyarakat Papua, seperti akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan kondisi tersebut, pamerintah terus menyiapkan sejumlah langkah, baik pendekatan lunak maupun keras untuk penuntasan masalah KST Papua. Karena masyarakat di Papua harus diberikan jaminan keamanan dan kenyamanan hidup yang layak serta terhindar dari aksi-aksi teror lainnya.

Anggota DPR RI, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Berbagai infrastruktur telah dibangun seperti, jalan tol, bandara, waduk, kesehatan hingga pendidikan dan lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Papua. Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Selain itu, dengan otonomi khusus, Papua telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam, keuangan, dan pemerintahan daerah. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat Papua dalam mengambil keputusan dan memajukan wilayah mereka. Selanjutnya pemerintah juga aktif mengadakan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat Papua untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dialog ini menjadi platform penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat Papua.

Keberadaan KST Papua menjadi teror yang menakutkan bagi warga Papua, apalagi selama perayaan hari besar seperti Idul Fitri, dikhawatirkan KST Papua kembali melakukan aksi teror dan juga ancaman terhadap warga sipil untuk memperlihatkan eksistensinya. Sehingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas dengan leluasa layaknya warga pada umumnya. Setiap saat mereka harus waspada terhadap kemunculan KST Papua yang bisa saja menyanderanya ataupun membakar rumah dan mengambil bahan makanan.

KST Papua sudah banyak melakukan pelanggaran HAM berat dengan membunuh masyarakat sipil dengan dalil memperjuangkan kemerdekaan Papua, padahal tidak semua warga Papua menginginkan Papua merdeka. Masyarakat Papua juga diharapkan tidak terprovokasi dengan apa yang dilakukan oleh KST Papua selama ini. Mereka adalah pembohong, karena perjuangan mereka hingga saat ini tidak ada hasilnya dan hanya membuang-buang waktu serta energi. 

Kelompok ini juga menjadi sumber kekacauan serta terlibat dalam serangkaian kekerasan yang merugikan warga sipil, mengancam stabilitas daerah, dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga penegakan hukum terhadap KST sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat Papua, serta memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga. Oleh karena itu, masyarakat Papua harus mendukung penuh aparat keamanan dalam menindak tegas KST Papua.

Kemudian di sisi lain, percepatan pembangunan di Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan menjamin keamanan di Papua. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi antara KST Papua dengan aparat keamanan maupun masyarakat sipil membuat pemerintah melakukan upaya khusus dalam penanganannya.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi konflik KST Papua melalui pendekatan yang menyeluruh. Dengan menggabungkan keamanan dan pembangunan, pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi masyarakat Papua. Melalui pengamanan wilayah, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berupaya mencapai keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Partisipasi masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan juga ditekankan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan upaya bersama, diharapkan konflik KST Papua dapat diatasi dan wilayah Papua dapat mencapai perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan.

Oleh : Andri Saputra )** Penulis adalah kontributor Jurnal Redaksi