BERITAJABAR.ID - Pasca Pemilu 2024 menjadi hal yang krusial dalam bermasyarakat karena adanya perbedaan pendapat maupun pilihan yang ada, sehingga terus menjadi dinamika politik yang sering kali menimbulkan konflik dan polarisasi di masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan adalah penanganan yang tepat terhadap sengketa politik.

Setiap pemilu sering kali diikuti oleh periode ketegangan politik yang tinggi. Pihak-pihak yang kalah cenderung menyangkal hasil, mengajukan sengketa, dan melakukan protes di jalanan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menangani sengketa politik pasca pemilu dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi.

Masyarakat perlu meningkatkan toleransi dan perdamaian dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Saat ini situasi di kehidupan sosial masyarakat relatif aman dan damai usai pengumuman hasil Pemilu 2024. Pengamat politik, Ujang Komarudin mengatakan sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu, memang ada beberapa unjuk rasa dan itu hal wajar. Di negara demokrasi, masyarakat punya hak menyampaikan aspirasi. Namun, aksi-aksi masyarakat terbilang cukup aman dan kondusif.

Penting untuk mengedepankan etika berkomunikasi yang santun dan menghindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif atau memicu perpecahan. Diskusi yang konstruktif dan saling menghormati antarwarga dapat membantu menjaga kebersamaan dan persatuan.

Tokoh Gerakan Hak Asasi Manusia (HAM), Todung Mulya Lubis mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah wasit independen penentu keadilan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Presiden) tahun 2024, yang menjadi representasi penanganan persoalan menegakkan konstitusi, dan demokrasi.

Sebagai lembaga independen dan terpercaya, MK memiliki rekam jejak panjang dalam menyelesaikan sengketa Pilpres secara adil dan berintegritas.

Masyarakat perlu mendukung independensi MK dalam menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak manapun. Keyakinan terhadap keadilan dan integritas MK akan memperkuat legitimasi keputusan yang diambil dan membantu mencegah terjadinya ketegangan politik yang merugikan persatuan.

Sidang sengketa memainkan peran utama dalam menyelesaikan konflik pasca Pemilu. Proses ini harus transparan, adil, dan efisien agar dapat menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dan mengurangi ketegangan politik.

Dalam menangani sengketa pasca Pemilu, penting untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan politik partikular. Sikap yang mengedepankan kepentingan bersama akan memperkuat persatuan dan kestabilan negara.

Penanganan yang bijaksana terhadap sidang sengketa pasca Pemilu memiliki peran penting dalam menjaga persatuan di masyarakat. Melalui proses hukum yang adil, dialog antarpihak, dan mengutamakan kepentingan nasional, kita dapat meminimalkan dampak negatif dari dinamika politik pasca Pemilu dan memperkuat fondasi demokrasi dan persatuan di negara kita.

Masyarakat saat ini sudah dapat menilai dengan bijak dan sudah memberikan pilihannya. Masyarakat tinggal menunggu persidangan di MK. Masyarakat diharapkan untuk tidak terpengaruh narasi negatif serta tetap tenang dan jaga persatuan.

Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin mengatakan sidang tahun ini memiliki suasana yang berbeda. Pada Pemilu sebelumnya, sidang sengketa diwarnai banyak demonstrasi. Sedangkan saat ini menurutnya, situasi yang panas hanya terjadi di dalam persidangan, namun tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Hal ini dikarenakan seluruh pihak menggunakan aturan dan konstitusi yang berlaku untuk menyelesaikan persoalan.

Masyarakat perlu mendukung independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak manapun. Keyakinan terhadap keadilan dan integritas MK akan memperkuat legitimasi keputusan yang diambil dan membantu mencegah terjadinya ketegangan politik yang merugikan persatuan.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga peradilan dalam menangani sengketa politik pasca Pemilu sangat penting untuk menjaga persatuan di masyarakat. Melalui proses penyelesaian yang transparan dan komitmen untuk memperkuat kultur demokrasi, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk persatuan dan stabilitas politik di negara kita.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto mengatakan semua proses politik di Pemilu sudah berhasil dilewati, dan kini masih ada sengketa di MK. Namun secara umum, kondisi bangsa ini sangat baik, aman, dan sejuk.

Hal paling penting di balik proses Pemilu yang sudah berjalan adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, menjaga situasi yang kondusif dan aman demi mewujudkan ketentraman.

Setelah sidang sengketa berakhir dan MK mengeluarkan keputusan, masyarakat perlu menjunjung tinggi hukum dan menghormati putusan MK, terlepas dari apakah keputusan tersebut sesuai dengan preferensi politik mereka. Sikap menghormati hukum akan membantu menjaga kestabilan dan persatuan di masyarakat.

Peran masyarakat dalam menjaga persatuan selama sidang sengketa di MK sangatlah penting. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, mengedepankan etika berkomunikasi, mendukung independensi MK, menghormati hukum, serta menggalang solidaritas dan rekonsiliasi, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan di tengah dinamika politik yang ada.

Oleh : Rachma N* Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Semarang.