BERITAJABAR.ID - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara. Pemilu adalah momen di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah pemerintahan. Namun, sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, kita sering kali menyaksikan peningkatan ujaran kebencian selama periode pemilu.

Ujaran kebencian adalah bahasa atau tindakan yang menyebabkan ketidakamanan, ketidaknyamanan, atau bahkan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan seperti suku, agama, ras, atau gender. Pemilu sering kali menjadi ajang di mana ujaran kebencian mencuat, menciptakan polarisasi dan konflik dalam masyarakat

Pemilu di Indonesia tinggal menghitung hari, penyebaran ujaran kebencian yang menargetkan tokoh-tokoh politik diperkirakan akan semakin meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

Menurut Laporan Survei Nasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Twitter mengandung informasi yang paling mengganggu dibandingkan dengan platform media sosial lainnya.  Beberapa komentar ofensif ditujukan kepada tiga calon presiden. Hal ini sudah terjadi bahkan sebelum ketiganya secara resmi ditetapkan sebagai kandidat oleh KPU.

Yang membuat ujaran kebencian berbahaya di Indonesia adalah hal tersebut dapat berujung pada tindakan negatif yang berlebihan di dunia nyata (offline), termasuk dalam bentuk hasutan dan ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan untuk terlibat dalam tindakan kriminal lainnya.

Demi mewujudkan pemilu aman dan damai tanpa ujaran kebencian dan konflik sosial, Bhabinkamtibmas Polsek Koto XI Tarusan gencarkan cooling system. Implementasi yang dilakukan dalam rangka menggencarkan cooling system yakni dengan rutin menyambangi ke rumah warga.

Bhabinkamtibmas Polsek Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan Aipda Edi Suhartono sambangi Kenagarian Batu Hampar Selatan pagi tadi lakukan silaturahmi sembari Carito Lapau sekaligus koordinasi terkait pengamanan Pemilu dan melaksanakan pembinaan kepada warga binaannya berlangsung kondusif dan berharap bisa segera bekerja sama dengan Polri dalam menjaga Harkamtibmas.

Senada dengan hal tersebut  Bhabinkamtibmas Aipda Valyuli Wardi berkunjung ke warganya di Kenagarian Mandeh, hal ini dilakukan dalam rangka kesiapan masyarakat dan Nagari menyambut pemilu 2024 agar berjalan lancar, aman dan damai tanpa adanya ujaran kebencian dan konflik sosial.

Selanjutnya Kapolres Pessel AKBP Novianto Taryono, SH, S.I.K, M.H melalui Kapolsek Koto XI Tarusan AKP Donny Putra, SH, M.H mengatakan, kegiatan sambang warga dalam rangka menjaga sitkamtibmas, juga merupakan wadah komunikasi antara Polri dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi kendala di dalam masyarakat.

Hal serupa untuk mencegah maraknya ujaran kebencian di tengah momentum Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR Prof Sjarifuddin Hasan (Syarief Hasan) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya berita bohong atau hoaks terkait Pemilu 2024. Apalagi menjelang minggu tenang 10-14 Februari 2024, penyebaran hoaks diperkirakan semakin intens.

Pihaknya menuturkan bahwa masyarakat perlu berhati-hati mengecek kebenaran informasi di media sosial sebelum menyebarluaskan sebuah informasi atau berita tersebut seiring dengan perkembangan teknologi.

Menurut Syarief Hasan, munculnya hate speech atau ujaran kebencian tidak mencerminkan proses demokrasi dan contoh yang baik. Dia mengharapkan jelang minggu tenang Pemilu 2024, hate speech atau ujaran kebencian semakin berkurang.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 menghadapi berbagai ancaman-ancaman. Namun Syarief Hasan meyakini ancaman-ancaman itu telah diantisipasi penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain,  Dalam upaya memperkuat pengawasan dan penanganan konten negatif, berita hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam di media sosial pada Pemilu 2024, Bawaslu Balikpapan menggandeng pegiat media sosial, anak muda dan mahasiswa dalam Tim Relawan Patroli Cyber.

Ahmadi Azis selaku koordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Balikpapan menyampaikan bahwa pembentukan Tim Relawan Patroli Cyber diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mewujudkan pemilu yang  demokratis yang damai, bebas dari ujaran kebencian, berita bohong dan isu sara di media sosial  (medsos) dalam Pemilu 2024.

Tim Relawan Patroli Cyber melibatkan langsung pegiat media sosial, anak muda dan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif diharapkan dapat memunculkan kolaborasi yang positif dalam penanganan konten negatif di media sosial.  Dikarenakan anak muda ini sangat erat dengan media sosial. Apa yang sedang viral mereka lebih cepat tahu.

Nantinya tugas tim relawan Patroli Cyber ada 2 yaitu pencegahan dan pengawasan, pencegahan dengan cara membuat konten edukatif dan informatif mengenai kepemiluan. Harapannya adanya relawan patroli cyber dapat menjadi simpul dalam penyebarluasan konten literasi kepemiluan kepada masyarakat luas.

Pemilu 2024 adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa demokrasi dapat berkembang dalam suasana yang damai dan berkualitas. Menghindari ujaran kebencian adalah langkah krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan tanggung jawab bersama dari media, politisi, pendidikan, dan masyarakat, kita dapat membangun masyarakat yang bersatu, kokoh, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Untuk mengatasi bahaya ujaran kebencian pada pemilu, penting untuk mempromosikan budaya politik yang inklusif, mendukung dialog konstruktif, dan mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian juga menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran pesan yang merugikan dan merusak. Peran media, lembaga pendidikan, dan pemimpin masyarakat dalam meningkatkan sikap toleransi dan kerjasama.

Oleh: Adiba Latief)** Penulis merupakan pengamat Komunikasi Politik