BERITAJABAR.ID, Jakarta — PDI Perjuangan menegaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud merupakan tokoh bangsa yang terlahir dari jalan yang lurus, bukan dengan cara memanipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menyinggung bagaimana berjalannya kontestasi politik belakangan ini, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Capres dan Cawapres yang mereka usung itu sama sekali tidak akan menciderai demokrasi.

"Pak Ganjar, Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik karena prosesnya muncul dengan jalan lurus, bukan dengan jalan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, tapi dengan jalan yang tidak mencederai demokrasi," katanya.

Hasto juga memastikan bahwa PDI Perjuangan akan teris menyuarakan agar proses tahapan Pilpres 2024 tidak dipenuhi dengan adanya drama politik.

"Ya kita sudah enggak perlu lagi drama-drama," tegasnya.

Hal tersebut disampaikan olehnya setelah KPU secara resmi menetapkan nomor urut Ganjar-Mahfud sebagai nomor 3.

Sekjan PDI Perjuangan itu kemudian membeberkan makna dari angka nomor urut 3, yang mana ternyata di dalamnya mengandung banyak makna baik.

"Ada yang mengatakan 3 ini, trisula weda, yang artinya lambang lurus, benar dan jujur," sebut Hasto.

"Sehingga bagi yang memahami aspek aspek sosiologis, maka di situ trisula weda ini juga selain bagi PDI Perjuangan tentu saja ya spirit metal, tapi juga mengandung suatu kesejarahan yang sangat panjang tentang makna kepemimpinan," sambungnya

Sebelumnya, Ganjar Pranowo sendiri juga sempat menyoroti adanya dinamika politik yang terjadi belakangan ini.

Dia mempertanyakan mengapa dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait adanya soal pelanggaran etik berat namun pada akhirnya tetap mampu meloloskan kandidat yang bermasalah.

"Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan,” kata Ganjar.

“Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK," tambahnya.

Lebih lanjut, Ganjar Pranowo juga mempersoalkan apakah memang ada pertanggungjawaban kepada negara mengenai bagaimana polemik yang terjadi itu.

"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara," ia menambahkan.

Sementara itu, kecemasan juga sangat dirasakan oleh seorang sastrawan sekaligus jurnalis senior, Goenawan Mohamad. Menurutnya, menjelang Pemilu situasi ketidakpercayaan semakin menguat, terlebih setelah adanya kontroversi terkait konstitusi.

“Menjelang Pemilu dan Pilpres menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar bahkan dirusak. Terjadinya skandal di MK (Mahkamah Konsitusi) menunjukkan itu,” ujarnya.