BERITAJABAR.ID - Pembangunan Papua menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Berbagai program nasional yang saat ini gencar dilaksanakan diyakini mampu memajukan dan menyejahterakan rakyat Papua.

Papua merupakan wilayah yang sudah menjadi bagian dari Indonesia dan sudah diakui baik secara de jure dan de facto. Isu Kolonialisme di tanah Papua yang digaungkan oleh para aktifis dan pendukung kemerdekaan west Papua seperti ULMWP, diyakini tidak akan memiliki pengaruh signifikan.

Hal tersebut disebabkan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui Papua merupakan bagian integral dari Indonesia.

Dalam kesempatan Webinar Tim Amerop yang Bekerjasama dengan Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PETJ), Tokoh Pemuda Papua Izak R Hiyokabi menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua.

Salah satunya adalah keluasan mengelola anggaran bagi Pemerintah Papua. Yaitu adanya dana otonomi khusus Papua dari awal sampai 2020 senilai Rp126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar ini.

Izak menuturkan, langkah Jokowi dinilai efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan sekaligus merumuskan solusi alternatif. Ia menambahkan, tidak kalah pentingnya tetap menjalankan kebijakan sebelumnya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan.

Menurutnya, integrasi nasional dan NKRI harga mati merupakan fondasi yang dibangun atas kesejahteraan, keadilan diatas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.

Izak mengungkapkan, kedatangan presiden Jokowi ke Papua bisa mencapai lebih dari 15 kali. Komunikasi seperti ini tentu patut diapresiasi. Terlebih dengan diterbitkannya Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Keppres nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi terpadu percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Langkah strategis tersebut rupanya telah membawa kemajuan pada Papua, seperti infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya.

Dana Otsus Papua memiliki dampak positif secara signifikan. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Meski begitu, dana Otsus harus dievaluasi. Anak Papua harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam bidang pendidikan untuk membangun Papua lebih baik.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar untuk Papua dan Papua Barat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di Swiss-Belhotel Sorong pada November 2020 lalu.

Menurutnya, salah satu kepedulian Presiden Jokowi dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, diwujudkan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN.

Dana desa pertama kali dikucurkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 2021, anggaran dana yang akan dikucurkan mencapai Rp 72 triliun.

Karena kesempatan itu sudah diberikan melalui dana desa, tentunya ini harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh desa di Indonesia. Ia berharap desa-desa di Papua Barat bisa tergerak untuk menjadi bagian dari negara maju.

Selain dana desa, bentuk perhatian lain dari Presiden adalah terkait internet atau infrastruktur digital. Di Indonesia sendiri masih ada 12.000 lebih desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet dan mayoritas berada di daerah timur Indonesia.

Ketika Jokowi mendapatkan data tersebut, maka dalam kesempatan rapat terbatas kabinet mantan walikota Surakarta tersebut sudah menugaskan Kemenkominfo. Dimana pada tahun 2022, Jokowi meminta agar seluruh desa di Indonesia harus memiliki akses internet.

Secara fisik, pembangunan jalan terus dilakukan untuk menambah panjang jalan di Papua. Pada saat ini, jalan di Papua meliputi jalan nasional 2.636,73 kilometer, jalan provinsi 2.361,76 kilometer, jalan kabupaten/kota 2.636,73 kilometer. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk melancarkan akses transportasi dan kegiatan perekonomian di Papua. Selain itu akses jalan ini juga bertujuan untuk menurunkan harga bahan pokok.

Kemajuan Papua merupakan salah satu indikator pencapaian keberhasilan pembangunan pemerintah yang berorientasi pada Indonesia-sentris. Kemajuan ini tentu saja harus sejalan antara fasilitas dan SDM.

Kemajuan ini bisa dilihat banyaknya pemuda/pemudi Papua yang dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi baik di Indonesia ataupun di luar negeri.

Oleh : Moses Waker)** Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali