BERITAJABAR.ID - OPM adalah organisasi yang selalu membuat kekacauan, agar mereka berhasil memerdekakan Papua. Cita-cita yang salah besar ini membuat TNI makin gencar dalam menangkapnya. Selain itu, ada usulan bahwa OPM diubah statusnya jadi organisasi teroris, karena mereka sudah melakukan teror ke masyarakat berulang kali.

Papua adalah wilayah yang diberi anugerah kekayaan alam dan hasil tambang yang besar oleh Tuhan. Sayangnya keistimewaan Papua ini membuat banyak pihak ingin merebutnya dari Indonesia. Mereka memanfaatkan OPM agar mewujudkan Republik Federal Papua Barat. Ketika berhasil, akan mengeruk kekayaan itu secara diam-diam dan memanipulasi rakyat yang tak berdaya.

Selain melakukan gerakan separatis, OPM juga melakukan kekejaman dengan berbagai cara, mulai dari penembakan hingga pembakaran. Tak heran jika Efriza, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan meminta pemerintah untuk menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Karena mereka selalu melakukan aksi teror yang mencengangkan.

Efriza melanjutkan, saat menyuarakan perlawanan terhadap negara, OPM selalu melakukan tindakan layaknya teroris, dan sudah memakan banyak korban. Mulai dari aparat keamanan, warga pendatang, hingga masyarakat sipil. Dalam artian, tindakan ala teroris sudah sangat meresahkan banyak orang.

Nyaris tak terhitung banyaknya kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mulai dari membunuh warga sipil tanpa alasan dan menuduh pelakunya adalah aparat, menembak mobil milik TNI, sampai menjadikan saudara sesukunya sebagai ‘tameng hidup’ ketika melakukan penyerangan. Terakhir, mereka melakukan pembakaran pesawat misionaris di Intan Jaya.

Jika OPM dikategorikan sebagai organisasi teroris, maka penangananya akan dibantu oleh BNPT (Badan Penanggulangan Terorisme). Sehingga penyisiran tempat persembunyian mereka akan lebih terstruktur dan pembubarannya cepat dilaksanakan. BNPT akan bekerja secara cepat dan melakukan misi pemberantasan OPM dengan tepat sasaran.

Jika ada bantuan dari BNPT, maka OPM akan raib dari Bumi Cendrawasih. Tak ada lagi organisasi yang meresahkan masyarakat, karena anggotanya sudah menyerahkan diri. jelang 1 desember warga sipil juga tak lagi cemas, karena tidak dipaksa untuk ikut merayakan hari jadi OPM dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Menurut Efriza, selain melakukan terorisme, OPM juga menolak perpanjangan otonomi khusus. Oleh karena itu mereka terus meneror, agar memperlihatkan kehebatannya di  hadapan aparat, yang merupakan representasi pemerintah pusat. Tujuannya agar otsus jilid 2 dibatalkan karena bisa mengganggu kemerdekaan Papua.

Padahal program otonomi khusus sangat bagus karena memberikan infrastruktur dan fasilitas lain ke Papua. Di Bumi Cendrawasih ada Bandara Internasional Sentani, Jembatan Youtefa yang rencananya akan tersambung dengan tol laut, dan lain-lain. Sehingga kehidupan masyarakat akan makin maju.

Hal seperti ini yang tidak dipikirkan oleh OPM. Karena menurut mereka Indonesia adalah penjajah. Padahal mana ada penjajah yang dengan rela memberi dana hingga milyaran rupiah? Meeka keburu terbakar emosi, menolak otsus, lalu menembaki aparat untuk melepaskan amarah. Sungguh langkah yang tidak bijak, dan jika tertangkap bisa jadi kasus kriminal.

Semoga pemerintah Presiden Jokowi mendengarkan usulan Efriza agar pemberantasan OPM, KKSB, dan anteknya benar-benar efektif. Karena permasalah separatisme di Papua sudah menahun, mulai zaman orde baru hingga sekarang. Jika tidak ada OPM maka masyarakat akan bahagia. Karena bisa hidup dengan rukun, damai, aman, dan tak lagi takut akan teror mereka.

OPM bisa dikategorikan organisasi teroris karena mereka melakukan pembakaran, penembakan, hingga pembunuhan. Kekejaman ala terorisme membuat mereka harus diberantas saat ini juga. Bantuan dari BNPT akan membuat OPM lekas dibasmi, dan kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera, dan sentosa.

Oleh : Moses Waker )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo