BERITAJABAR.ID, JAKARTA – Aksi massa bertajuk “Indonesia Gelap” yang terus disuarakan segelintir pihak berpotensi memicu ketidakstabilan nasional.
Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi, mengingat kondisi di berbagai sektor tetap kondusif.
Aktivitas ekonomi berjalan normal, pusat perbelanjaan ramai, serta daya beli masyarakat masih terjaga.
Terkait hal itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap pesan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan pesan kepada para mahasiswa bahwa sektor pelayanan publik tidak mengalami dampak efisiensi.
”Dan dia sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah dan beasiswa sama sekali tidak boleh dikurangi,” kata Hasan Nasbi,
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan isu yang menyebutkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer akibat efisiensi anggaran.
Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Ia menegaskan bahwa tidak ada honorer tenaga PHK di lingkungan kementerian dan lembaga.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah juga melakukan penelitian lebih lanjut agar efisiensi tersebut tidak mengganggu pelayanan publik, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Di sisi lain, data ekonomi menunjukkan bahwa inflasi masih terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5%, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Ahli Statistik Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, S.Tr.Stat, menegaskan bahwa inflasi yang stabil merupakan indikator ekonomi yang sehat.
“Jadi secara teori, inflasi itu berdampak pada menurunnya daya beli.Tetapi jika inflasi itu terkendali, dalam artian berada pada rentang 1,5 – 3,5, maka tidak terlalu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” jelasnya.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konser musik tetap ramai, pusat dunia penuh, dan aktivitas ekonomi berlangsung seperti biasa.
Oleh karena itu, aksi “Indonesia Gelap” dinilai tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat dan justru berpotensi memperburuk situasi nasional.
Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh ajakan yang dapat mengganggu stabilitas negara. (*)
