BERITAJABAR ID, KARAWANG – Proyek revitalisasi gedung SMAN 1 Cilamaya, Kabupaten Karawang, yang bersumber dari anggaran negara tahun 2026 kini menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih menerapkan prinsip keterbukaan publik, pihak manajemen sekolah justru terkesan menutup-nutupi informasi krusial terkait pelaksanaan proyek swakelola tersebut.
Kepala SMAN 1 Cilamaya, Asep, secara mengejutkan enggan membeberkan susunan Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP). Hal yang paling memicu tanda tanya besar adalah keputusannya untuk merahasiakan identitas sosok yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana proyek.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Jumat (4/9/2026), Asep membenarkan bahwa pengerjaan fisik bangunan tersebut dilakukan secara swakelola sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Namun, sikapnya mendadak defensif saat ditanya mengenai nama Ketua P2SP. Ia berdalih bahwa identitas pengurus proyek yang menggunakan dana negara tersebut merupakan ranah privasi.
“Nama ketua pembangunan rahasia privasi,” ujar Asep singkat melalui pesan digital.
Menabrak UU Keterbukaan Informasi Publik?
Sikap tertutup yang diperlihatkan Kepala SMAN 1 Cilamaya ini dinilai sangat tidak biasa dan melanggar semangat transparansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap proyek yang melibatkan dan bersumber dari anggaran negara—baik APBD maupun APBN—wajib diinformasikan kepada masyarakat secara transparan.
Dalam mekanisme swakelola, peran Ketua Panitia sangat vital karena bertanggung jawab penuh dalam memonitor pengerjaan di lapangan. Sementara itu, posisi bendahara bertugas mengelola pengeluaran material hingga Pembayaran Upah Kerja (HOK).
Secara regulasi, seluruh struktur panitia seharusnya dibentuk melalui musyawarah terbuka yang melibatkan komite sekolah, perwakilan orang tua murid, dan para guru. Menyembunyikan nama pimpinan proyek anggaran publik dengan dalih “privasi” jelas merupakan kekeliruan fatal yang memicu spekulasi liar.
Aroma Ketidakberesan dan Desakan Sidak
Sikap defensif kepala sekolah ini langsung memicu dugaan adanya ketidakberesan atau potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran revitalisasi tersebut. Transparansi mutlak dibutuhkan sejak awal pengerjaan agar tidak muncul persepsi negatif atau dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan institusi pendidikan.
Bagaimana publik bisa ikut mengawasi jalannya proyek jika sosok penanggung jawab lapangannya saja dijadikan rahasia sekolah?
Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, kejanggalan di SMAN 1 Cilamaya ini memerlukan perhatian serius dari instansi berwenang. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta Inspektorat didesak untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi lapangan.
Langkah tegas ini sangat diperlukan guna memastikan proyek revitalisasi SMAN 1 Cilamaya berjalan sesuai juknis, transparan, dan bersih dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Publik kini menunggu apakah Dinas Pendidikan Jawa Barat berani membongkar “rahasia” di balik proyek swakelola SMAN 1 Cilamaya ini. (Apih/Ujang)
