BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis digital di Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, diwarnai dugaan maladministrasi. Sejumlah warga terancam kehilangan hak konstitusionalnya pada pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 November 2026.
Permasalahan mencuat setelah puluhan nama warga yang telah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) faktual oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) justru tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersinkronisasi di sistem e-voting.
Dugaan Penggunaan Data Lama dan Sistem Terkunci
Kejanggalan bermula dari proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Berdasarkan pengakuan mantan anggota panitia desa, Deden, DPS yang diunggah ke aplikasi Si Dalih (Sistem Informasi Data Pemilih) diduga menggunakan data salinan (copy-paste) dari DPT tahun sebelumnya, bukan hasil pendataan riil di lapangan.
Padahal, para petugas Pantarlih telah mendata langsung ke rumah-rumah warga dan meninggalkan bukti fisik berupa stiker pendataan. Namun, data di aplikasi Si Dalih tingkat provinsi terlanjur terkunci (locked system) sejak 26 Oktober 2026, sehingga nama-nama yang tercecer sulit diperbaiki secara mendadak.
Respons Tim Calon dan Jawaban Panitia
Kondisi ini memicu protes dari Fazar, tim pemenangan calon kepala desa nomor urut 1, Dede Sunarya. Mereka menduga salinan DPT terbaru sengaja baru diserahkan oleh panitia setelah berita acara pleno ditandatangani.
Di tengah desakan warga, panitia melakukan pergantian personel dengan menunjuk Endang untuk menggantikam Deden. Kendati demikian, secara teknis sistem digital yang sudah terkunci membuat perubahan data tidak dapat dilakukan.
Saat dikonfirmasi pada 10 November 2026, Endang menyatakan bahwa dirinya bukan pihak yang memegang data dan mengarahkan konfirmasi kepada anggota panitia bidang data, Ikbal. Saat dihubungi terpisah, Ikbal menyarankan agar pertanyaan dikonfirmasi langsung kepada Ketua Panitia Pilkades. Sementara itu, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lemahabang serta Camat Lemahabang belum memberikan respons saat coba dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Implikasi Hukum dan Teknis
Secara teknis, mekanisme e-voting akan menolak pemilih yang namanya tidak terdaftar di dalam tablet bilik suara. Namun secara hukum tata negara, kesalahan administratif aplikasi tidak serta-merta dapat mengugurkan hak konstitusional warga yang dijamin oleh undang-undang.
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Panitia Pilkades tingkat kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, hasil Pilkades berpotensi digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dinilai cacat prosedur dan hukum.
Sampai berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari ketua panitia pilkades lemahabang. (Dinros)
