BERITAJABAR.ID, KARAWANG — Program revitalisasi sekolah dari pemerintah yang seharusnya menjadi simbol transparansi anggaran publik justru menyisakan tanda tanya besar di SMAN 2 Cikampek, Kabupaten Karawang [29/07/2026]. Sikap tertutup pihak sekolah terkait rincian anggaran dan pembatasan akses informasi bagi jurnalis memicu spekulasi negatif. Hal ini berbanding terbalik dengan asas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur oleh undang-undang.
Anggaran Gelap dan Papan Proyek yang “Rahasia”
Nia, selaku Humas sekaligus Panitia Pelaksana Pembangunan di SMAN 2 Cikampek, mengonfirmasi bahwa sekolahnya menerima bantuan revitalisasi Tahun Anggaran 2026 untuk membangun lima Ruang Kelas Baru (RKB). Proyek tersebut dilaporkan sudah berjalan sekitar satu bulan. Namun, saat dikonfirmasi mengenai nominal anggaran yang mengucur dari uang rakyat tersebut, Nia enggan membeberkannya.
“Untuk anggaran saya tidak bisa menjelaskan, karena nanti itu ada ketuanya sendiri. Saya takut salah,” dalih Nia saat diwawancarai awak media, Rabu (29/7).
Kejanggalan tidak berhenti di situ. Terkait keberadaan papan informasi proyek—yang wajib dipasang secara terbuka menurut regulasi—Nia mengeklaim papan tersebut ada. Anehnya, awak media dilarang keras untuk memotretnya secara sembarangan. Sekolah menuntut jurnalis menyerahkan surat permohonan liputan resmi terlebih dahulu demi alasan keamanan.
Berdalih SOP PPID, Sekolah Terkesan Protektif
Sikap protektif ini memicu kritik tajam. Ketika dikonfrontasi mengenai aturan di SMAN lain yang jauh lebih terbuka tanpa syarat birokrasi yang rumit, Nia berkilah bahwa pihaknya hanya menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Kami itu sebetulnya pelaksana dari PPID Dinas Provinsi. Sudah ada SOP-nya seperti itu. Nanti di dalam form permohonan informasi itu ada tujuannya untuk apa, agar tidak melebar ke mana-mana,” cetus Nia. Ia juga menambahkan bahwa sikap ketat ini diambil karena khawatir ada pihak yang memanfaatkan situasi, berkaca dari kejadian di wilayah Kecamatan Ciampel.
Secara kelembagaan, Nia juga menyebutkan keterlibatan Komite Sekolah serta unsur Bhabinkamtibmas setempat yang kebetulan menjabat sebagai bagian dari komite pembinaan.
Catatan Kritis: Hak Publik Versus Regulasi Internal
Upaya membentengi informasi dengan dalih “SOP PPID” atau ketakutan akan “situasi luar” memicu kritik mendasar atas tata kelola proyek di SMAN 2 Cikampek:
° Pelanggaran Semangat UU KIP: UU Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara wajib transparan. Menutup-nutupi nominal anggaran proyek sekolah adalah langkah mundur dalam pemenuhan hak publik.
° Fungsi Papan Informasi Proyek: Papan proyek dipasang untuk dilihat dan diawasi oleh masyarakat luas, termasuk pers. Larangan memotret papan proyek justru mengaburkan esensi dari transparansi itu sendiri.
° Upaya Pembungkusan Informasi: Alasan agar informasi “tidak melebar ke mana-mana” mengindikasikan adanya kekhawatiran berlebih (paranoia birokrasi) yang berpotensi membatasi fungsi kontrol sosial media massa.
Publik kini menunggu kepastian, apakah proyek RKB di SMAN 2 Cikampek ini murni berjalan demi kemajuan pendidikan, ataukah ada hal sensitif yang sengaja disembunyikan di balik ketatnya meja birokrasi sekolah? (Dinros)
