BERITAJABAR.ID, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pendekatan promotif dan preventif di sektor kesehatan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya strategi membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini. Program ini tidak hanya berfokus pada deteksi penyakit tidak menular, tetapi juga berkolaborasi untuk menjangkau penyakit menular yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, skrining kusta resmi dimasukkan ke dalam Program CKG. Kebijakan tersebut diukur sebagai langkah konkret pemerintah dalam mempercepat upaya penghapusan kusta melalui deteksi dini yang lebih luas dan terstruktur.
“Kita ubah tinggal sedikit isinya. Tadinya belum ada skrining lepra, sekarang kita masukkan skrining lepra mulai tahun ini,” ujar Budi di Jakarta.
Menurut Menkes, meskipun kusta merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang relatif rendah, pemerintah tetap berkomitmen aktif untuk menemukan kasus sedini mungkin agar penderita segera mendapatkan pengobatan. Jumlah penderita kusta di Indonesia saat ini tercatat sekitar 13.000 hingga 15.000 orang, namun angka tersebut diyakini masih belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kita harus aktif menemukan penderita. Kalau ketemu, langsung kita obati sampai sembuh,” tegasnya.
Sebagai bentuk dorongan kepada daerah, Kementerian Kesehatan juga akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah dan puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta terbanyak di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat mendorong transparansi sekaligus menghilangkan rasa takut dalam pelaporan kasus.
Selain integrasi skrining kusta dalam CKG, pemerintah juga memperkuat deteksi melalui pemeriksaan PCR, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Pemerintah memastikan seluruh pasien kusta mendapatkan pengobatan secara menyeluruh selama enam hingga 12 bulan, disertai pemberian profilaksis bagi keluarga dan kontak erat guna memutus rantai penularan. Indonesia sendiri menargetkan penghapusan kusta secara nasional pada tahun 2030.
Senada, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori, menekankan bahwa persoalan kusta tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat.
“Keberhasilan kebijakan kesehatan pemerintah melalui CKG, memerlukan kolaborasi lintas sektor agar dampak stigma dapat ditekan secara berkelanjutan,” kata Hasan Ansori.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, mengingatkan bahwa Indonesia masih berada di posisi tiga besar kasus dunia kusta bersama India dan Brasil. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan yang lebih komprehensif.
“Pemberantasan kusta tidak bisa hanya dengan pendekatan medis. Kita juga membutuhkan pendekatan sosial dan keagamaan untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang kusta,” jelas Ilham.
Implementasi Program CKG juga menunjukkan dampak nyata di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, misalnya, telah melakukan pemeriksaan terhadap 16.694 ibu hamil melalui CKG sebagai upaya mencegah penularan hepatitis secara vertikal dari ibu ke anak. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menekankan pentingnya pelaksanaan CKG minimal satu kali dalam setahun. Namun, pemerintah daerah mengakui masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat akibat stigma dan rasa takut mengetahui kondisi kesehatannya.
Melalui cakupan layanan dan penguatan edukasi masyarakat, Program CKG diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun budaya sadar kesehatan, mendorong penemuan dini, serta menekan beban penyakit di masa depan.
(*/rls)
