BERITAJABAR.ID - Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional maka pemerintah menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara optimal. Upaya tersebut merupakan salah satu strategi jitu untuk mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selama pandemi, hampir semua sektor kena imbasnya, tak terkecuali UMKM. Mereka hampir megap-megap saat harus survive, karena daya beli masyarakat menurun drastis. UMKM harus memutar otak bagaimana cara meningkatkan penjualan sementara dunia sedang dilanda pandemi, dan perekonomian agak melambat.

Pemerintah berusaha keras untuk menolong pengusaha UMKM, karena mereka sangat berjasa untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Pasalnya, 90% pebisnis di Indonesia adalah UMKM, sehingga jangan sampai mereka bangkrut dan berpengaruh pada kondisi finansial negara.

Untuk mendukung pengusaha UMKM maka ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dan sudah berlangsung sejak tahun 2020. Di antaranya restrukturisasi kredit, dan subsidi dari pemerintah amat berguna karena kondisi UMKM yang sedang keliyengan. Pertolongan ini demi percepatan program ekonomi nasional.

Asosiasi UMKM meminta kepada Presiden Jokowi agar akses ke restrukturisasi kredit bisa diperpanjang, alasannya karena kondisi ekonomi belum normal. Dalam artian, kondisi finansial belum 100% pulih, walau tidak ada resesi. Akan tetapi daya beli masyarakat masih agak rendah dan belum naik kembali seperti masa sebelum pandemi berlangsung.

OJK sebenarnya sudah memperpanjang restrukturisasi kredit hingga 2023, dan Presiden Jokowi masih mencari solusi untuk memenuhi permintaan UMKM tersebut. Dalam artian, semua lapisan memang terdampak efek pandemi, terutama UMKM. Namun perlu dicari jalan keluarnya, agar ada subsidi tanpa mengganggu kesehatan finansial negara.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyatakan bahwa akses pembiayaan UMKM ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Misalnya mereka (UMKM) yang punya kredit dan mendapatkan restrukturisasi, lantas akan top up kredit, lalu kesulitan. Ini yang akan dipecahkan, dalam artian UMKM  bisa mendapat pinjaman modal tambahan dengan lebih mudah.

Pemerintah memang fokus menolong UMKM karena merekalah tulang punggung perekonomian negara. Jika UMKM jaya maka negara juga jaya. Jangan sampai UMKM adi hancur dan banyak yang terpaksa gulung tikar di masa pandemi, lalu menambah angka pengangguran di Indonesia. Hal ini akan sangat memusingkan karena berdampak pada aspek psikologis dan sosiologis masyarakat.

UMKM wajib dibantu demi percepatan program ekonomi nasional. Memang UMKM sepintas berada di kasta paling bawah dari lapisan pengusaha, tetapi tidak bisa diremehkan begitu saja. Justru jumlah mereka yang banyak menjadi kekuatan tersendiri, sehingga jika UMKM kuat maka perekonomian negara juga ikut kuat.

UMKM terbukti tahan banting dalam menghadapi masa-masa sulit. Berkaca dari krisis ekonomi 1998 lalu, malah pengusaha kecil dan menengah seperti mereka yang mampu bertahan di masa sulit. Sedangkan di masa pandemi mereka juga perlu untuk survive lagi, demi asap dapur yang mengepul, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian negara.

Ketika pengusaha UMKM dibantu oleh pemerintah maka mereka bisa bertahan dan tidak menutup usahanya begitu saja. Saat ada restrukturisasi kredit maka mereka diuntungkan karena jumlah cicilan berkurang, meski masa pembayarannya diperpanjang. Mereka bisa fokus memperbesar usaha dan tidak terbebani oleh besarnya kredit dari Bank.

UMKM wajib dibantu oleh pemerintah demi percepatan program ekonomi nasional, karena jika UMKM berjaya maka finansial negara juga jaya. Perekonomian di Indonesia ditopang oleh para pengusaha UMKM karena 90% dari pebisnis adalah level kecil dan menengah. Pengusaha UMKM senang karena selalu dibantu oleh pemerintah, terutama di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Oleh : Ade Istianah )* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung