BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional sebagai langkah strategi menuju swasembada energi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional menghadapi dinamika global.
Percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional dilanda oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ditunjuk sebagai ketua tim percepatan yang melibatkan 27 kementerian/lembaga. Zulhas menjelaskan Inpres tersebut menjadi pedoman koordinasi antar kementerian, sementara Keppres mengatur pembentukan waktu lintas sektor.
“Inpres itu, satu, kita diminta untuk mempercepat menuju sinkronisasi, terutama pangan, energi dan udara. Ini sinkronisasi bangsa sebetulnya. Yakni tiga pilar, pangan, energi dan udara,” kata Zulhas.
Zulhas menuturkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menetapkan kawasan prioritas yang akan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejumlah wilayah telah disiapkan, antara lain Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
“Kami meminta presiden ini untuk melakukan koordinasi, agar kami bisa merumuskannya, bukan masing-masing kementerian ya, lama,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, mengatakan optimisme bahwa Indonesia mampu mencapai target produksi satu juta barel minyak per hari pada tahun 2030. Keyakinan tersebut didukung data SKK Migas yang menunjukkan tren positif, dengan peningkatan lift minyak sebesar 4.000 barel per hari (bph), dari 576.000 bph pada pertengahan tahun 2024 menjadi 580.000 bph pada periode yang sama di tahun 2025.
Abadi menilai pencapaian ini sebagai bukti nyata bahwa upaya peningkatan produksi migas sudah berada di jalur yang tepat menuju target jangka panjang.
“Peningkatan pengangkatan minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun, memang masih ada kesenjangan antara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta bph dengan hasil pengangkatan. Kondisi ini pun akhirnya memaksa kita untuk tetap mengimpor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk jadi BBM,” jelas Abadi.
Abadi menambahkan, SKK Migas sendiri sudah menjalankan sejumlah strategi untuk meningkatkan produksi migas yang mencakup beberapa pilar utama. Yakni dimulai dari eksplorasi yang ekstensif untuk menemukan cadangan baru yang besar hingga reaktivasi sumur-sumur tua yang tersebar di berbagai wilayah.
“Meskipun sumur-sumur tua mungkin hasilnya kecil-kecil, tapi kalau banyak akan jadi banyak juga,” tutur Abadi.
Dengan percepatan pembangunan untuk program swasembada energi, Indonesia optimis mampu menciptakan ketahanan energi nasional yang mandiri, berdaulat, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.
