BERITAJABAR.ID - Pemerintah terus berusaha memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan merelaksasi pembatasan kegiatan yang diharapkan dapat mendongkrak perputaran ekonomi rakyat.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan tiga upaya yang perlu dilakukan agar pemulihan ekonomi ke depan dapat berbasis riset dan inovasi. Dirinya juga berharap bahwa pertumbuhan riset menuju ekonomi hijau, ekonomi berkelanjutan mengurangi polusi.

Airlangga mengatakan riset ekonomi hijau melalui kegiatan yang berbasis bahan bakar hijau atau green fuel telah mempunyai succes story yakni B30. Melalui pengembangan B30, harga kelapa sawit mencapai harga tertinggi atau disebut super cycle yang terus didorong untuk meningkatkan nilai ekspor.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan B30 mendorong kekuatan Indonesia di sektor energi dan membuat Indonesia menjadi negara biodiesel terbesar di dunia. Oleh karena itu, kini Indonesia tengah menyiapkan B100 sebagai inovasi di bidang biodiesel. Kemudian upaya pemulihan ekonomi berbasis riset dan inovasi yang kedua adalah mempercepat komersialisasi hasil riset dan inovasi melalui kerja sama dengan dunia usaha seperti industri dan UMKM serta lembaga penelitian.

Ia mengungkapkan, jika tidak ada nilai dari komersial maka sustainability kita terganggu 43 tahun BPPT telah membuktikan banyak sekali, Mana yang berhasil mana yang belum berhasil mana yang bisa komersial mana yang tidak, sehingga tentu platformnya sudah terlihat.  Sedangkan upaya ketiga adalah meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam pengembangan riset dan inovasi melalui pemanfaatan data online dan offline sehingga terjadi integrasi digital.

Airlangga menuturkan bahwa Big Data dan Data Center menjadi penting. Data Center di Batam dan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan di kawasan Jawa Barat beberapa perusahaan multinasional sudah menyiapkan data centernya. Sehingga hal ini diharapkan bisa mendorong perkembangan teknologi berbasis digital.

Jokowi menekankan, program pemulihan ekonomi nasional dimaksud harus dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha, utamanya yang bergerak di sektor industri padat karya. Sektor tersebut perlu diberikan perhatian khusus agar mereka tetap mampu beroperasi dan mencegah terjadinya PHK secara masif sekaligus mampu mempertahankan daya beli para pekerja dan karyawannya.

Sektor padat karya diketahui mampu menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga goncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya.

Dalam menjalankan program pemulihan ekonomi tersebut, nantinya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait harus berdampingan dan bersedia memikul beban dan bergotong-royong untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, yakni agar kegiatan produktif para pelaku usaha dapat tetap berjalan, mencegah terjadinya PHK masif, menjaga stabilitas sektor keuangan dan roda perekonomian.

Jokowi menginginkan adanya konsep berbagi beban, sharing the pain, yang harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK, perbankan dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong. Bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. 

Jokowi juga mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel dan mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Untuk itu, penting kiranya pengawasan dan pendampingan dalam menjalankan program-program tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta kepada jaksa Agung, BPKP, dan LKPP agar melakukan pendampingan dari awal. Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan.

sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dapat membantu terciptanya pemulihan aktifitas ekonomi. Dirinya mengharapkan masyarakat yang melakukan aktifitas atau kegiatan terutama di luar ruangan dapat memanfaatkan protokol kesehatan se-optimal mungkin, apalagi pandemi Covid-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berkomitmen untuk menangani persoalan kesehatan melalui pemberian alokasi anggaran yang memadai, prioritas penerima manfaat dan memperkuat koordinasi antara K/L dengan daerah. Ia menegaskan, pemerintah juga akan terus menjaga dinamika kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dengan tetap mengedepankan konsitensi dan kredibilitas.

Pemulihan ekonomi tentu saja patut didukung agar sektor perekonomian dapat kembali berjalanan seperti sedia kala. Dukungan yang bisa kita berikan adalah dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan ikut serta berangkat vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute