BERITAJABAR.ID - Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka yang biasa diperingati pada 1 Desember mendatang, Polri Bakal menggelar Patroli besar-besaran. Masyarakat Papua pun mendukung upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan aksi brutal OPM jelang ulang tahunnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI dalam menjaga keamanan di Papua.

Selain itu, Polri juga akan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat dan suku dengan tujuan membuat situasi keamanan tetap kondusif.

Dirinya tidak merinci berapa banyak personel yang dilibatkan dalam patroli keamanan jelang peringatan ulang tahun OPM. Dirinya hanya berharap agar situasi tetap kondusif di Papua. Sehingga tidak ada yang berusaha melaksanakan acara-acara yang memperingati 1 Desember yang merupakan HUT OPM.

OPM sendiri merupakan organisasi yang dipelopori oleh sejumlah tokoh Papua. Mereka ingin agar Papua mendapatkan kemerdekaan dan menjadi negara sendiri untuk berpisah dari NKRI.

Selama ini, OPM kerap terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan seperti TNI/Polri di Papua. Hal ini-pun menyebabkan beberapa warga Papua menjadi korban. Aksi seperti ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun.

Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) melalui laporannya yang berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement pada tahun 2015 lalu menyebutkan bahwa tidak sedikit kelompok pecahan OPM yang berbasis di luar negeri seperti di Pasifik, Amerika Serikat dan Eropa.

Organisasi tersebut memiliki upaya dalam menghimpun dukungaan internasional untuk kemerdekaan Papua. Dimana salah satunya adalah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan, pembantaian demi pembantaian terhadap anggota TNI, Polri dan masyarakat sipil terus terjadi di Papua yang diduga merupakan ulah dari kelompok separatis OPM.

Neta menilai, kondisi ini tentu memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, dia menuturkan bahwa di Papua tentara dan pendeta dibunuh serta TNI ditantang perang oleh kelompok teroris Papua.

Dirinya pun berharap agar pemerintah segera mengambil sikap tegas dan segera mengirimkan Densus 88 yang diback up oleh TNI antiteror.

Menurutnya, sikap tegas yang terukur diperlukan agar para teroris tidak bersikap seenaknya dan semena-mena terhadap masyarakat Papua maupun TNI/Polri.

Oleh karena itu, persoalan di Papua haruslah dipandang secara serius. Munculnya kelompok separatis menggunakan media sosial untuk melancarkan aksi perlu diwaspadai. Sehingga kita perlu  hati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan kemerdekaan Papua.

Menurut Letjen TNI Joni Supriyanto, narasi yang harus ditampilkan melawan propaganda adalah tentang kinerja pemerintah yang terus memajukan tanah Papua, baik dari bidang fisik maupun sumber daya manusia.

Ia juga menegaskan, untuk menjaga Papua agar tidak memisahkan diri dengan NKRI merupakan tugas semua pihak. Karenanya, masalah Papua tidak bisa hanya diselesaikan oleh TNI tapi harus bersama-sama.

Dalam, menghadapi kelompok OPM yang kembali berulah, pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini menilai sudah waktunya TNI diberikan peran operasi dalam Undang-undang (UU). Connie menilai, tindakan kelompok OPM ini sudah melewati batas. Sehingga pemerintah melalui aparat keamanan TNI/Polri harus mengambil langkah tegas terhadap mereka.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa negara tidak akan tunduk terhadap pelaku segala bentuk tindak kriminal dan gangguan keamanan. Ia mengatakan, secara jelas TPNPB OPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Propaganda Papua Merdeka yang dilakukan oleh OPM melalui media online menjadikan pesa-pesan organisasi itu menyebar cepat dan luas ke masyarakat global. Sehingga mereka cenderung mendapat perhatian dan dukungan dunia internasional.

Dari hasil riset juga menunjukkan bahwa OPM tidak pernah berhenti menggambarkan Indonesua dengan citra kurang baik. Sekalipun yang diberitakan adalah kekerasan dengan pelakunya OPM sendiri dan korbannya bukan orang Papua.

OPM sendiri tidak segan-segan dalam melakukan penyerangan terhadap siapapun, jelang 1 Desember 2020 tentu pemerintah patut meningkatkan kewaspadaan dimana pada momen tersebut kelompok OPM kerap membuat kericuhan dan mengibarkan bendera bintang kejora.

  Oleh : Sabby Kosay )** Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta