BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperbaiki sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 atau kelompok ekonomi dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperketat subsidi secara keseluruhan. Pemerintah sebenarnya ingin memastikan subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat.
“Enggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran. Kita mungkin akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang Desil 10 kita batasi dulu,” ujarnya
Menurut Purbaya, penerapan hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan terhadap konsumsi subsidi BBM sekaligus besaran penghematan anggaran yang dapat diperoleh suatu negara.
Ia bermaksud mengambil tindakan terhadap kelompok desil 10 yang berpotensi memberikan penghematan sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.
“Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau tidak salah,” kata Purbaya.
Rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi energi agar lebih efektif. Dalam APBN 2026, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, pemerintah juga telah menyiapkan pengurangan kuota BBM tertentu yang bersubsidi dalam RAPBN 2027 menjadi 20,09 juta kiloliter dari 48,43 juta kiloliter pada tahun 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan tindakan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan. Artinya, mekanisme pembelian Pertalite saat ini belum berubah dan masih mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Pembatasan Pertalite masih dalam pembahasan ya,” kata Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu agar tidak mengambil hak kelompok yang memang membutuhkan subsidi.
Kebijakan pemadaman ini pada akhirnya akan diuji dari akurasi data penerima dan kesiapan sistem distribusi. Pemerintah perlu memastikan klasifikasi keinginannya berjalan tepat agar tidak hanya menyasar masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan.
Dengan pendekatan berbasis data tersebut, subsidi BBM diharapkan semakin tepat sasaran, sementara ruang fiskal negara dapat digunakan untuk membiayai program lain yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
