BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, seolah menemui jalan buntu. Pemeriksaan khusus (Riksus) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang atas dugaan penyelewengan anggaran, berjalan lambat dan terkesan mengulur waktu. Hal ini memicu keprihatinan serius dari masyarakat setempat.
Senin, 10 Mei 2026, perwakilan Forum Masyarakat Desa Cilewo Bersatu mendatangi sekretariat wartawan untuk menyampaikan keluh kesah. Hingga memasuki bulan kelima, hasil pemeriksaan inspektorat terhadap Desa Cilewo tidak kunjung membuahkan kabar maupun kejelasan.
“Kami sudah lelah menunggu. Pemeriksaan sudah berjalan berbulan-bulan, tapi hasil audit tidak ada kejelasan. Ada apa ini? Apakah ada yang ditutupi?” ujar perwakilan Forum Masyarakat Desa Cilewo Bersatu saat bertemu.
Menindaklanjuti keluhan warga, tim wartawan mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Karawang pada Selasa, 11 Mei 2026. Tim ditemui oleh Andi selaku Ketua Tim Riksus Desa Cilewo.
Saat ditanya mengenai lambannya proses audit yang sudah menembus angka 5 bulan, Andi beralasan bahwa proses audit memerlukan kehati-hatian tinggi.
“Audit ini perlu kehati-hatian, perlu metode dalam hitung-hitungan, dan ada beberapa hal yang diminta Tipikor untuk audit di wilayah lain sehingga kami harus berbagi waktu,” jawab Andi, mencoba membenarkan molornya waktu pemeriksaan.
Andi mengklaim bahwa secara menyeluruh audit sudah selesai, namun hasil akhirnya belum dapat dipublikasikan.
Landasan Hukum dan Kritik
Lambannya penanganan kasus ini patut disorot tajam. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seharusnya bekerja profesional dan mematuhi regulasi yang ada.
Berdasarkan aturan, tindak lanjut hasil pemeriksaan seharusnya tidak memakan waktu hingga lima bulan.
1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, secara implisit menghendaki pengawasan yang efektif dan efisien.
2. Secara teknis, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) seringkali merujuk pada prinsip waktu terbatas—dalam banyak pedoman teknis, 60 hari kerja adalah batas yang wajar untuk penyelesaian dan tindak lanjut pemeriksaan.
Molornya waktu pemeriksaan hingga 5 bulan tentu menimbulkan kecurigaan publik, apakah ini bentuk ketidakmampuan, keterbatasan personel, atau ada indikasi “negosiasi” di balik meja.
Alasan membagi waktu dengan wilayah lain (audit Tipikor) tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan dugaan korupsi yang sudah dilaporkan warga. Apalagi, masyarakat menuntut transparansi atas dugaan korupsi yang masif, yang jika dibiarkan akan merugikan keuangan negara dan memperlambat pembangunan desa.
Inspektorat Karawang harus sadar, tertundanya hasil audit adalah bentuk ketidakadilan bagi warga Cilewo yang menuntut transparansi. Kita tunggu, apakah “waktu dekat” yang dikatakan Andi benar-benar akan menghasilkan keadilan, atau justru antiklimaks yang mengecewakan. (Dinros)
