BERITAJABAR.ID, Jakarta — Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Namun alih-alih merespons dengan tindakan balasan yang bisa memicu ketegangan baru, Presiden Prabowo Subianto justru memilih jalur diplomasi yang lebih elegan dan strategis.
Pilihan Presiden Prabowo untuk mengedepankan negosiasi dan dialog yang dinilai sebagai langkah yang bijak dan tepat di tengah-tengah perekonomian global. Ekonom sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar, mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan pemerintah saat ini sudah cukup efektif. Pemerintah tidak terburu-buru mengambil langkah-langkah emosional seperti pengampunan tarif, melainkan fokus pada upaya diplomasi, bahkan memberikan insentif berupa pengurangan pajak ekspor dan penghapusan biaya keluar untuk produk strategis seperti Crude Palm Oil (CPO).
“Melakukan diplomasi untuk mendapatkan tarif yang lebih adil, Indonesia dapat menunjukkan data bahwa dalam surplus perdagangan kita terutama berasal dari komoditas, bukan dari manufaktur. Selain itu, sangat penting untuk menjelaskan peran kritikal Indonesia dalam rantai pasokan global, khususnya dalam hal mineral strategis seperti nikel,” jelas Hermanto Siregar.
Hermanto menambahkan, ekspor nikel Indonesia berpotensi besar untuk mendukung pasokan rantai industri Amerika, terutama dalam pengembangan teknologi energi terbarukan dan kendaraan listrik. Fakta ini harus menjadi amunisi dalam setiap perundingan, untuk menunjukkan bahwa kerja sama dengan Indonesia adalah kepentingan strategis bagi kedua negara.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, juga menyatakan dukungannya atas langkah negosiasi yang dipilih oleh Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa inisiatif diplomasi ini tidak hanya menyelamatkan Indonesia dari konflik dagang, namun juga membuka peluang bagi penyempurnaan kebijakan dalam negeri, terutama terkait regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah harus didukung penuh. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia hadir dengan satu strategi dan satu komitmen — yakni melindungi kepentingan nasional melalui diplomasi yang cerdas dan kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Charles.
Langkah diplomasi yang elegan ini diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas tantangan kebijakan Trump, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai mitra ekonomi global yang tangguh, bertanggung jawab, dan berdaulat. [^]
[edRW]
