BERITAJABAR.ID - Jakarta, Dalam sebuah percakapan rumah tangga, seorang ibu rumah tangga mengeluhkan listrik rumah mereka yang selalu ‘ngejepret’ atau turun saat anaknya menyalakan AC di rumahnya.

Ibu : Pah.. ke PLN dong, naikin tegangan listriknya, biar nggak byar pret-byar pret

Bapak : Iya mah..  nanti papah ke PLN

Percakapan Kedua orang tua tadi membuktikan, energi memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, keinginan pemerintah agar masyarakat tidak tergantung pada energi yang digunakan PLN sudah mulai dilakukan. Secara perlahanan nantinya akan diganti dengan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) dengan memanfaatkan energi yang berada disekitar pemukiman penduduk, seperti energi matahari.

Namun untuk ‘merubah’ penggunaan energi fosil menuju energi baru terbarukan memerlukan anggaran yang tidak sedikit setiap tahunnya. Energi baru terbarukan yang berada dibawah kordinasi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) misalnya, memerlukan anggaran sekitar 888,72 miliar Rupiah di tahun 2022, angka yang terbilang tidak sedikit setiap tahunnya dan harus dikeluarkan pemerintah.  Di tahun 2022, telah disetujui rapat antara Kementrian ESDM dan Komisi VII DPR RI dan akan menjadi pagu indokator kegiatan EBTKE  ditahun depan. Harga yang tidak sedikit tentunya untuk sebuah perubahan energi.

Dalam sebuah diskusi webinar, beberapa waktu lalu mantan Wakil Menteri energi sumberdaya mineral, Rudi Rubiandini mengatakan energi fosil tidak akan bisa sertamerta tergantikan oleh energi baru terbarukan, “Infrastruktur EBTKE belum mumpuni untuk menggantikan energi fosil,“ kata Rudi Ruabiandini.

Apa yang disampaikan Rudi Rubiandini makesense, salah satunya contohnya adalah data didapat dari DEN (Dewan Energi Nasional) untuk membangunan 1 Kilovolt listrik, diperlukan uang senilai 10 juta rupiah, dengan membangun jaringan panel energi listrik dari matahari. Harga yang tentunya mahal, dibanding jika satu keluarga kecil hanya membayar listrik ke PLN.

Dukungan terhadap perubahan energi fosil menuju energi baru terbarukan, sebenarnya sudah mendapat respon positif pemerintah. Dalam sebuah kesempatan Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus memanfaatkan energi baru terbarukan.

“Listrik bukan hanya memberikan penerangan tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya oleh sebab itu karena negara kita adalah negara tropis, dimana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam website Kementrian ESDM, (2/1/2019).

Konsumsi Energi Nasional Meningkat Setiap Tahun

Dari tahun ketahun energi Indonesia masih mengandalkan energi fosil yaitu energi minyak, gas bumi dan batu bara. Presentasi penggunaan batu bara dalam Industri Indonesia masih sangat tinggi. Seperti dikutip dalam laman esdm.go.id optimalisasi bauran energi primer pembangkit listrik Indonesia, di tahun 2018 sebanyak 59,20% berasal dari batubara, 22.30% berasal dari gas bumi dan 6.18 persen berasal dari BBM dan 12,32% berasal dari energi baru terbarukan.

Sumber : esdm.go.id

Untuk memenuhi Kebutuhan energi jenis minyak, Indonesia setiap harinya harus Import minyak karena Produksi minyak Indonesia tidak bisa memenuhi Kebutuhan dalam negeri. Produksi minyak Indonesia hanya berada di kisaran 700 ribu barel per hari, sementara Kebutuhan minyak dalam negeri untuk kebutuhan Industri dan kendaraan mencapai 1.4 juta barel per hari, artinya kita harus import minyak mentah setiap harinya dan ini menjadi beban negara.

Nah, dari kebutuhan energi minyak tersebut misalnya, Energi baru terbarukan harus mengisi ruang kosong atau menekan import minyak dengan energi baru seperti energi listrik atau energi baru terbarukan lainnya.

Masih segar dalam ingatakan kita bahwa Presiden Joko Widodo pernah menjelaskan atau membahas energi baru terbarukan. Pada tahun 2015 atau 6 tahun lalu, dalam Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21, di Paris, Prancis, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia dalam menggunakan energi baru dan terbarukan.

Dalam sebuah kesempatan Presiden Joko Widodo berharap  Indonesia harus memiliki terobosan membangun ketahanan energi, mengingat Indonesia memiliki sumber energi lainya,  sehingga Indonesia diharapkan tidak tergantung kepada BBM, dengan cara meningkatkan penggunaan EBT setiap tahunnya.

Lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab lambat berkembangnya energi baru terbarukan di Indonesia?  Padahal Indonesia sudah menargetkan EBT pada tahun 2025 harus mencapai 23% di tahun 2025. Data energi corner CNBC menunjukan saat ini penggunaaan EBT memang mengalami peningkatan, namun berjalan sangat lambat. Data CBNC Energy Corner menyebutkan pada tahun 2020, penggunaan EBT hanya mencapai 9.15 % saja.

UU EBTKE SANGAT DIBUTUHKAN

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi dan panas bumi.  Perlu proses yang Panjang untuk menghasilkan energi baru terbarukan.

Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, pemerintah terus melakukan import minyak. Mengutip data Dewan Energi Nasional (DEN), kebutuhan energi Indonesia pada 2020 sebesar 290 juta ton setara minyak (Million Ton Oil Equivalent/MTOE), meningkat dari posisi dua tahun lalu yang sebesar 185 MTOE atau satu persen dari kebutuhan konsumsi dunia. Sementara, kebutuhan energi di tahun 2050 diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat yakni sebesar 1.000 MTOE.

Hal yang harus dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan energi nasisonal adalah dengan dukungan pemerintah dan dukungan politik di DPR, khususnya komisi VII untuk segera mengesahkan UU EBTKE, sehingga dukungan undang-undang benar-benar bisa dijalankan oleh pemerintah dan stakeholder sebagai acuan atau payung hukum yang sah secara undang-undang.

DPR, Komisi VII dalam sejumlah rapat dengan kementerian mengatakan akan segera mendorong UU EBTKE di tahun 2021. “DPR sudah mendorong, kita akan selesaikan UU EBTKE pada periode ini, ini penting untuk keberlangsungan energi dimasa yang akan datang,”kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Untuk mendukung UU EBTKE, Pemerintah sendiri telah melakukan riset lima prioritas energi baru terbarukan dalam prioritas riset nasional tahun 2020-2024. Pertama terkait bahan bakar nabati dengan menghasilkan bahan bakar yang 100% berasal dari bahan baku kelapa sawit untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Riset lainnya adalah biogas, riset pembangkit listri tenaga panas bumi (PLTP), baterai listrik untuk pengembangan fast charging kendaraan listrik dan pengembangan energi dari tehnologi nuklis.

Bagi penulis, upaya yang dilakukan untuk menggantikan energi fosil dengan energi baru terbarukan (EBT) adalah langkah maju, apalagi jika undang-undang EBTKE sudah menjadi prioritas di DPR, semoga diharapkan sesuai dengan misi energi Indonesia di tahun 2050, Semoga. (aman)