BERITAJABAR.ID - Jakarta, Pemerintah terus memberikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM kepada masyarakat. Hingga saat ini, total penyaluran BLT BBM tersebut telah mencapai 96.6 %.

Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan BLT BBM tahap 1 itu telah diberikan kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat.

"Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui Bansos tunai BBM tahap 1 total anggaran Rp 5,6 triliun, dan telah disalurkan 96,6% atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat," ujar Luhut pada Kamis (29/9), di Jakarta

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU), tambah Luhut, juga terus berjalan dan disalurkan kepada lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan. 

"Pada Oktober ini Pemda akan realisasikan penggunaan dana transfer umum. 2% dana transfer umum," katanya.

Penyaluran BLT BBM turut mendapat respons positif wakil rakyat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase menilai BLT BBM yang diberikan Presiden Jokowi sebagai langkah efektif dalam menjawab kegelisahan masyarakat. 

“Bantuan ini dalam rangka menjawab kegelisahan masyarakat yang kita tahu bersama masyarakat berharap mendapat uluran tangan dari pemerintah,” tutur Syam Kamis (29/9).

Syam menambahkan, pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, bantalan sosial itu dinilai baik dan menyentuh permasalahan mendasar.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergandengan tangan sehingga dampak kenaikan BBM tidak begitu dirasakan masyarakat, minimal ada keseimbangan. Kedua, niat Pak Presiden sudah bagus. Insya Allah masyarakat bisa menikmati program dari Pak Presiden,” katanya. 

Penyaluran BLT BBM kepada masyarakat mendapat pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan agar BLT BBM benar-benar dapat tepat menjangkau masyarakat terdampak.

Direktur Bidang Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP, Michael Rolandi menyatakan pihaknya telah mempersiapkan jajaran auditor untuk mengawasi program bantuan sosial dari Pemerintah. Adapun fokus pengawasan itu dimulai dari tahap perencanaan hingga pendistribusian. 

Adapun pengawasan juga dilakukan untuk mencari tahu permasalahan lainnya yang mungkin ditemui dalam penyaluran BLT-BBM dan memberikan rekomendasi perbaikan,” ujar Michael dalam siaran pers BPKP.

Sebelumnya, Pengamat kebijakan ekonomi politik dari lembaga riset Laboratorium Indonesian 45 (LAB 45) Reyhan Noor mendukung kebijakan Pemerintah memberikan BLT BBM. 

Dirinya menambahkan, BLT itu dapat mengurangi tekanan yang dialami oleh masyarakat, khususnya yang rentan terkena gejolak dari penyesuaian harga BBM.

Sebagai informasi, pemerintah telah menggulirkan BLT BBM sebesar Rp. 150.000/bulan selama empat bulan, melalui PT Pos Indonesia. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat terdampak yang membutuhkan. (Imn)