BERITAJABAR.ID - Otonomi khusus adalah program untuk masyarakat Papua, di mana mereka mendapatkan dana milyaran dari pemerintah. Uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur dan disalurkan juga ke bidang lain. Seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, dll. Sehingga rakyat Papua makin sejahtera.

Papua dan Papua Barat adalah 2 provinsi yang sangat potensial, karena memiliki keindahan alam dan kekayaan hasil bumi. Namun ada sebagian rakyat di Bumi Cendrawasih yang hidup sederhana. Padahal pemerintah sudah berusaha agar seluruh warga negara Indonesia hdup makmur, tak terkecuali yang tinggal di Papua.

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Papua, maka sejak tahun 2001 otonomi khusus digulirkan. Otsus menjadi program istimewa karena hanya ada di Bumi Cendrawasih dan Nanggroe Aceh Darussalam. Di Papua, dana otsus jilid 2 akan dinaikkan lagi, sehingga pemerintah daerah akan memperoleh lebih dari 1 Milyar rupiah.

Mengapa stimulus kemajuan Papua dengan uang? Karena memang anggaran otsus dijadikan bahan bakar untuk memodernkan Papua. Jangan sampai di Bumi Cendrawasih mendapat streotype buruk bahwa daerahnya masih primitif dan jauh dari kemajuan. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan di Mimika keadaannya mirip dengan San Fransisco, saking majunya daerah itu.

Otsus jilid 2 yang akan dimulai tahun 2021 akan membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dengan serius. Karena untuk melanjutkan misi otsus jilid 1, demi kemakmuran rakyat Papua. Jika di otsus jilid 1 fokus pada pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Youtefa dan Jalan Trans Papua, maka di otsus jilid 2 fokus pada pembangunan di bidang lain, seperti kesehatan dan pendidikan.

Evaluasi sebelum dimulainya otsus jilid 2 sangat penting agar program ini berjalan dengan baik. Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demanus Inje, menyatakan bahwa sudah ada Surat Presiden terkait pembahasan revisi UU nomor 2001 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Ia berharap revisinya akan fokus pada kewenangan, bukan hanya dana otsus yang dinaikkan.

Jimmy menambahkan, kewenangan yang dimaksud adalah mengatur atau mengelola sendiri SDM di Papua. Baik di sektor migas, laut, dan hutan. Hal itu sebagai solusi dari permasalahan rakyat di Bumi Cendrawasih. Ia juga ingin agar ada perwakilan rakyat Papua yang diizinkan untuk ikut dalam revisi otsus. Dalam artian, ia ingin agar suara warga sipil lebih didengar oleh pemerintah.

Usulan Jimmy masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Akan tetapi, anggota DPR dari Dapil Papua dan Papua Barat jangan melupakan fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yakni hak orang asli Papua yang diberikan lebih banyak daripada di orde baru atau orde lama.

Jika dulu Gubernur Papua (dulu: Irian Jaya) biasanya dijabat oleh purnawirawan militer dan boleh dari etnis apa saja, maka sejak awal otsus tahun 2001, harus dijabat oleh orang asli Papua. Selain gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakil walikota harus dipegang oleh OAP (orang asli Papua), sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri.

Kebijakan ini membuat rakyat bahagia karena pemda bisa membangun daerahnya dengan lebih baik lagi. Dengan dana otsus yang begitu besar, maka bisa dibangun RS yang representatif, lengkap dengan alat kesehatan dan tenaga medis yang lengkap. Juga ada sekolah dengan perpustakaan yang lengkap dan guru yang berkomitmen mencerdaskan anak bangsa.

Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah pusat sangat perhatian kepada rakyat Papua. Karena semua hal dipikirkan, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai beasiswa. Semua diberikan kepada warga Papua, agar mereka makin sejahtera.

Otsus jilid 2 wajib dilanjutkan karena program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam usahanya memajukan Papua. Berkat dana otsus, maka anak-anak Papua mendapatkan beasiswa sehingga makin cerdas. Mereka juga belajar di sekolah yang memiliki fasilitas lengkap.

Oleh : Belinda Makanuay )** penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung