BERITAJABAR.ID, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap tingkat inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi meningkatkan biaya transportasi, logistik, hingga harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Ateng menilai kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green dapat memicu tekanan ekonomi lanjutan, terutama pada sektor transportasi dan distribusi barang yang banyak mengandalkan bahan bakar nonsubsidi dalam operasionalnya.
“Kalau hanya melihat dampak langsung terhadap inflasi, mungkin angkanya tidak terlalu besar. Tetapi persoalan sesungguhnya justru berada pada efek rambatan yang muncul setelahnya,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan bahwa komponen bahan bakar dalam struktur biaya transportasi dapat mencapai 30 hingga 40 persen dari total biaya operasional. Karena itu, kenaikan harga BBM berpotensi mendorong pelaku usaha melakukan penyesuaian tarif yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.
“Kenaikan biaya operasional pada sektor transportasi dan logistik pada akhirnya akan diteruskan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif jasa,” jelasnya.
Menurut Ateng, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi penumpang, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya distribusi barang, khususnya pada jalur distribusi jarak pendek yang banyak menggunakan kendaraan berbahan bakar Pertamax.
Potensi Peralihan Konsumsi ke Pertalite
Selain dampak terhadap biaya logistik, Ateng juga menyoroti kemungkinan perubahan pola konsumsi masyarakat akibat semakin lebarnya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite.
Ia menilai sebagian masyarakat dapat beralih menggunakan Pertalite untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Jika perpindahan konsumsi terjadi secara besar-besaran, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pasokan dan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, kuota Pertalite yang telah disusun berdasarkan pola konsumsi normal bisa lebih cepat terserap apabila terjadi lonjakan permintaan yang signifikan.
“Ketika masyarakat mulai khawatir pasokan akan terbatas, maka perilaku konsumsi akan berubah dan berpotensi menciptakan tekanan inflasi baru,” katanya.
Ateng mengingatkan bahwa situasi tersebut dapat memunculkan antrean panjang maupun gangguan distribusi di sejumlah wilayah apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan Distribusi
Untuk mencegah dampak lanjutan tersebut, Ateng meminta pemerintah bersama pihak terkait memastikan stabilitas pasokan dan distribusi BBM tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.
Ia juga menilai pengawasan terhadap distribusi Pertalite perlu diperkuat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi akibat kenaikan harga BBM non subsidi.
“Yang perlu diwaspadai adalah efek inflasi lanjutan. Stabilitas pasokan dan distribusi harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak menanggung beban ekonomi yang lebih besar,” tegas Ateng.
Menurutnya, langkah antisipatif dari pemerintah sangat penting agar dampak kenaikan harga BBM non subsidi tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap daya beli masyarakat maupun stabilitas harga barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi. (***)
