KARAWANG, BERITAJABAR.ID – Tata kelola dan transparansi penggunaan anggaran desa di Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Penelusuran dokumen realisasi anggaran desa periode 2022 hingga 2025 mengungkap adanya alokasi anggaran peternakan berulang senilai total Rp178 juta serta lonjakan drastis penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mencapai hampir 40 kali lipat.
Sayangnya, upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media untuk meminta penjelasan resmi terkait penggunaan anggaran ratusan juta rupiah tersebut justru tidak mendapat respons dari pucuk pimpinan Desa Gembongan.
Alokasi Ternak Tiga Tahun Beruntun Tanpa Kejelasan Aset
Berdasarkan data anggaran Desa Gembongan, pos peningkatan produksi peternakan tercatat selalu dianggarkan selama tiga tahun berturut-turut dengan nominal yang fluktuatif. Pada tahun 2022, pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp110,9 juta. Anggaran serupa kembali muncul pada tahun 2023 sebesar Rp32 juta, dan berlanjut pada tahun 2024 sebesar Rp35,1 juta.
Penggelontoran dana total Rp178 juta secara maraton ini memicu tanda tanya besar mengenai efektivitas program serta keberlanjutan aset di lapangan. Hingga kini, belum ada keterbukaan publik mengenai komoditas ternak apa saja yang dibelanjakan pada tiap tahun anggaran, jumlah ekornya, maupun lokasi kandang penyimpanan aset tersebut.
Publik juga mempertanyakan status eksistensi aset ternak tahun 2022 saat anggaran 2023 dan 2024 kembali dicairkan, serta ke mana alur pendapatan atau bagi hasil usaha disetorkan apabila program tersebut dikelola oleh kelompok ternak maupun BUMDes.
Modal BUMDes Melonjak Hampir 40 Kali Lipat
Kejanggalan lain yang turut disorot adalah lonjakan tajam pada pos penyertaan modal desa. Jika pada tahun 2024 penyertaan modal hanya tercatat sebesar Rp5 juta, pada tahun 2025 angkanya melesat hingga Rp196,5 juta.
Lonjakan drastis ini menuntut pembuktian administratif dan kelayakan usaha yang ketat. Sesuai regulasi desa, pencairan penyertaan modal bernilai ratusan juta rupiah wajib didahului oleh Musyawarah Desa (Musdes) khusus, proposal analisis kelayakan usaha (business plan), serta kepastian status badan hukum BUMDes dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Selain itu, kejelasan mengenai transfer dana secara non-tunai ke rekening resmi berbadan hukum atas nama BUMDes—bukan rekening pribadi—serta tingkat serapan anggaran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi poin krusial yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Gembongan.
Kades Gembongan Tak Merespons Konfirmasi WhatsApp
Guna memastikan keberimbangan informasi (cover both sides) serta memberikan ruang hak jawab bagi pemerintah desa, redaksi beritajabar.id telah mengirimkan daftar pertanyaan konfirmasi secara resmi kepada Kepala Desa Gembongan, Ujang Asum, melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (19/11/2026).
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi tersebut tidak mendapatkan balasan maupun klarifikasi resmi dari yang bersangkutan. (Dinros)
