KARAWANG, BERITAJABAR.ID – Realisasi Dana Desa tahun anggaran 2025 untuk program ketahanan pangan di Desa Talunjaya menyisakan tanda tanya besar. Anggaran yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Talunjaya tersebut diklaim dialokasikan untuk menyewa lahan sawah seluas dua hektar, namun keberadaan fisik lahan tersebut tidak ditemukan di lokasi yang disebutkan.
Persoalan ini mencuat setelah tim melakukan penelusuran lapangan untuk memverifikasi transparansi penggunaan anggaran negara di tingkat desa.
Sebelumnya, dalam sesi wawancara bersama Direktur BUMDes Talunjaya secara terbuka menyatakan bahwa dana program ketahanan pangan tahun 2025 digunakan untuk menyewa lahan sawah seluas dua hektare. Lahan tersebut disebut berada di wilayah Desa Gembongan.
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Saat tim redaksi turun langsung mengecek titik lokasi yang dimaksud di daerah Gembongan, lahan sawah seluas dua hektar yang diklaim sebagai aset sewaan BUMDes Talunjaya sama sekali tidak ditemukan.
Keanehan kian bertambah ketika kembali menghubungi Direktur BUMDes untuk meminta kejelasan terkait ketidaksesuaian data lapangan tersebut. Alih-alih memberikan penjelasan teknis atau menunjukkan titik koordinat lahan, Direktur BUMDes justru melempar tanggung jawab dan meminta awak media menanyakan persoalan ini langsung kepada Kepala Desa Talunjaya.
Sikap saling lempar ini memunculkan dugaan adanya ketidakterbukaan dalam tata kelola anggaran BUMDes maupun Dana Desa Talunjaya. Secara regulasi, BUMDes memiliki otonomi pengelolaan usaha yang mestinya dapat dipertanggungjawabkan langsung oleh direkturnya tanpa harus berlindung di balik otoritas kepala desa.
Untuk menjaga keberimbangan berita dan memenuhi amanat Kode Etik Jurnalistik telah melayangkan pesan konfirmasi resmi kepada Kepala Desa Talunjaya. Redaksi mempertanyakan dua hal krusial: alasan di balik pengalihan tanggung jawab teknis BUMDes kepada kepala desa, serta kejelasan posisi fisik lahan sawah dua hektare maupun nilai pasti anggaran yang digelontorkan.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Talunjaya memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan maupun klarifikasi apa pun meski pesan konfirmasi telah dikirimkan.
