BERITAJABAR.ID, BANDUNG – Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara konstitusi telah lama selesai. Presiden dan wakil presiden terpilih sudah menjalankan roda pemerintahan. Namun, jika melihat ranah digital Indonesia, atmosfer persaingan politik rupanya belum sepenuhnya mendingin. Mengapa lini masa media sosial kita masih sering panas dipenuhi narasi atau video saling sindir antar pendukung paslon?
Fenomena kegagalan masyarakat digital untuk move on dari riuh politik ini dikaji secara mendalam oleh penulis melalui riset terbarunya, Peneltian fokus pada bagaimana sisa-sisa polarisasi politik pascapemilu justru tumbuh subur dalam ekosistem media sosial Indonesia.
“Secara hukum dan ketatanegaraan, pemilu sudah selesai. Namun di dunia maya, netizen kita masih terkotak-kotak. Ada kecenderungan kuat bahwa mereka sengaja berkumpul kembali dengan kelompok yang hanya satu suara saja,” ujar Fahmi.
Jebakan Bubble Effect, Fenomena Echo Chamber
Dalam kajian komunikasi digital, Fahmi menjelaskan bahwa fenomena echo chamber (ruang gema) ini memicu terbentuknya bubble effect (gelembung informasi). Salah satu bukti nyata yang ditemukan, masih eksisnya dan ramainya penggunaan berbagai tagar terkait kondisi politik sekarang.
Tagar ini menjadi wadah baru bagi netizen untuk memproduksi ulang konten-konten masa lalu. Konten yang diunggah biasanya berupa narasi atau video sindiran, kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dikaitkan dengan janji kampanye, hingga video rivalitas pendukung.
Dampaknya sangat massif, netizen tanpa sadar terjebak pada opini dari orang-orang sefrekuensi. Suara dukungan terhadap kelompok sendiri terdengar sangat keras dan terus bergema. Inilah yang membuat perbedaan opini tidak lagi dilihat sebagai ruang diskusi publik, melainkan dianggap sebagai serangan personal, sehingga konflik politik masa lalu terus awet.
Kolaborasi Ego Manusia dan Agresivitas Algoritma
Mengapa polarisasi ini bisa bertahan begitu lama meskipun momentum politiknya sudah lewat? penulis membedahnya menggunakan kombinasi dua teori utama komunikasi digital: selective exposure (terpaan selektif) dan algorithmic amplification (penguatan algoritma).
Fahmi memaparkan bahwa faktor pertama datang dari psikologi manusia itu sendiri.
“Maksudnya, kita secara sadar maupun tidak, hanya mau mengonsumsi konten yang sesuai dengan keyakinan dan opini pribadi saja. Kalau ada video dari kubu lawan yang lewat, refleks kita adalah melakukan skip,” jelasnya.
Perilaku manusia ini kemudian direkam sebagai data oleh teknologi. Di sinilah faktor tersebut bekerja. Media sosial seperti TikTok memiliki sistem algorithmic amplification yang sangat pintar sekaligus agresif.
Sistem kecerdasan buatan (AI) TikTok dirancang untuk menghitung durasi tontonan, interaksi (like, comment, share), hingga pengulangan video. “Begitu kita sering menonton atau berinteraksi dengan video yang menyertakan tagar dari klaster politik tertentu, algoritma For You Page (FYP) akan langsung membaca minat kita. Detik itu juga, algoritma bekerja melipatgandakan konten sejenis untuk disisipkan kembali ke layar,” kata Fahmi.
Akibat dari proses mekanis ini, perspektif dari kubu lawan otomatis terfilter keluar dan hilang dari layar. Pengguna pun merasa bahwa opini kelompoknya adalah opini seluruh dunia, padahal mereka hanya terjebak dalam bubble effect.
Beda Pola Polarisasi: X, Instagram Reels, dan TikTok
Dalam pemetakan ini, sisa polarisasi sebenarnya terjadi di hampir semua media sosial. Namun, karakteristik teknis dari masing-masing media sosial mengubah cara netizen berinteraksi dan mengonsumsinya:
Pada platform media sosial yang biasa digunakan di Indonesia, analisis penulis terkait kecenderungan polarisasi yang terjadi di media social, diantaranya :
X (Twitter) – Ruang Debat Konseptual: Polarisasi di media sosial X (Twitter) didominasi oleh teks dan adu argumen yang tajam. Karena polanya berbasis pengikut (followers), kelompok yang berbeda masih sering “bertabrakan” secara langsung di kolom komentar.
Instagram – Ruang Opini Satu Arah: Distribusi konten politik di Instagram cenderung lebih pasif. Polarisasi biasanya menyebar lewat visual atau potongan video. Interaksinya terjadi di kolom komentar, bukan pada proses produksi kontennya sendiri.
TikTok – Ruang Emosional Agresif: TikTok mengombinasikan elemen audio dan video yang viral. Pengguna tidak perlu mengikuti siapa pun untuk bisa terpapar konten politik, karena konten disajikan langsung ke halaman FYP tanpa filter pertemanan.
Hasil temuan, determinasi algoritma media sosial ini ikut serta dalam ‘merawat’ sisa-sisa polarisasi Pemilu 2024 di tengah masyarakat,” kata penulis.
Tips Praktis Tidak Terjebak Bubble Effect
Sadar bahwa teknologi memiliki kendali besar atas apa yang dipikirkan masyarakat, Fahmi mengingatkan agar netizen Indonesia lebih kritis. Apa yang lewat pada FYP, bukanlah gambaran dunia nyata, melainkan hasil setting algoritma yang disesuaikan dengan preferensi pribadi kita demi keuntungan komersial media sosial semata, agar pengguna betah berlama-lama didalamnya.
Untuk memutus rantai polarisasi dan menjebol bubble effect ini, Fahmi membagikan tiga cara praktis bagi pengguna untuk mengendalikan kembali algoritmanya:
Optimalkan Fitur “Not Interested“: Jika ada video politik provokatif atau konten saling sindir yang lewat di FYP, jangan dikomentari meski kita kesal. Berinteraksi justru akan membuat algoritma mengirimkan lebih banyak video serupa. Cukup tekan lama pada video tersebut, lalu klik tombol “Not Interested”.
Reset Total FYP: TikTok menyediakan fitur bawaan untuk membersihkan riwayat algoritma. Pengguna bisa masuk ke Pengaturan Akun ➔ Preferensi Konten ➔ Pilih opsi “Refresh Your Feed”. Langkah ini akan mengembalikan halaman utama ke setelan awal yang netral seperti saat pertama kali membuat akun.
Variasikan Interaksi Konten: Sengaja mencari, menonton, dan memberikan like pada konten-konten non-politik, seperti sains, kuliner, pariwisata, atau hobi. Hal ini memaksa algoritma untuk mendiversifikasi pasokan konten dan menghancurkan dinding ruang gema politik yang sempat terbentuk.
Tantangan Rekonsiliasi di Era Digital
Polarisasi politik pascapemilu 2024 di Indonesia tidak lagi murni digerakkan oleh aktor politik atau tim sukses, melainkan dirawat secara mekanis oleh teknologi media sosial. Kombinasi antara sifat psikologis manusia yang enggan menerima perbedaan (selective exposure) dan agresivitas kecerdasan buatan (algorithmic amplification) telah menciptakan bubble effect yang mengisolasi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang terpolarisasi.
Tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini bukan lagi sekadar menyelesaikan tahapan pemilu dengan damai, melainkan bagaimana meningkatkan literasi digital. Pengguna media sosial harus mampu mengambil alih kendali atas gawai mereka, menyadari bias informasi yang mereka konsumsi demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. (*)
Oleh : Fahmi Anwar – Mahasiswa Program Doktoral Fikom UNPAD Jatinangor
