BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Larangan keras Pemerintah Kabupaten Karawang terkait pungutan berkedok acara akhir tahun tampaknya belum sepenuhnya dipatuhi di tingkat bawah. Kabar miring kini menerpa SDN Kalisari I, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya beban biaya kenaikan kelas sebesar Rp80.000, ditambah tradisi “saweran” saat anak-anak tampil di panggung yang dinilai sangat menjerat ekonomi warga miskin.
Seorang wali murid yang meminta namanya dirahasiakan mengaku sangat terbebani dengan situasi ekonomi saat ini. Baginya, uang Rp80.000 bukanlah jumlah yang kecil. Kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi riil masyarakat bawah.
“Kami sangat terbebani dengan situasi sekarang. Belum lagi kalau acara pentas kenaikan kelas, biasanya suka ada tradisi saweran saat anak tampil. Saya miris dan khawatir, kalau nanti giliran anak saya yang pentas tapi saya tidak punya uang untuk menyawer, anak saya pasti malu. Di mana hati nurani mereka?” keluh wali murid tersebut dengan nada lirih.
Pembelaan Pihak Sekolah: Berlindung di Balik Komite dan ‘Keinginan’ Orang Tua
Menanggapi gejolak tersebut, pihak sekolah segera memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi pada Senin, 25 Mei 2026. Kepala SDN Kalisari I menegaskan bahwa agenda tersebut bukanlah program resmi buatan pihak sekolah.
Menurut Kepsek, inisiasi acara tersebut justru datang dari desakan beberapa orang tua siswa melalui pesan WhatsApp. Atas dasar usulan itu, diadakanlah rapat pleno wali murid yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite Sekolah.
“Kami dari pihak guru-guru membebaskan, mangga (silakan) kalau mau diadakan kegiatan akhir tahun dipersilakan, kalaupun enggak juga tidak apa-apa. Karena kami tahu ada Surat Edaran Bupati Karawang dan Kepala Dinas Pendidikan yang melarang keras acara perpisahan atau kelulusan yang berlebih-lebihan,” ucap Kepsek membela diri pada Senin (25/5/2026).
Kepsek menambahkan, pihaknya bahkan sempat mendatangi kantor Korwil (Koordinator Wilayah) Pendidikan setempat untuk mengonsultasikan usulan tersebut. Berdasarkan penuturannya, pihak Korwil menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada wali murid.
“Jadi posisi sekolah di sini hanya memfasilitasi tempat saja. Kepala sekolah tidak menyetujui, hanya mengetahui saja,” kelitnya.
Catatan Kritis: Lemahnya Pengawasan dan Alibi Klasik Komite Sekolah
Meskipun kepala sekolah mengklaim hanya “mengetahui” dan menyerahkan urusan iuran kepada Komite Sekolah, alibi ini dinilai sangat klise dalam dunia pendidikan. Komite sekolah kerap kali dijadikan tameng hukum bagi pihak sekolah untuk melegitimasi pungutan dengan dalih “kesepakatan bersama”.
Padahal, Surat Edaran Nomor 800-1/108/Disdikbud Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karawang sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Aep Syaepuloh secara tegas melarang segala bentuk kegiatan akhir tahun yang memicu pungutan atau biaya tambahan bagi siswa. Membiarkan komite memungut uang tunai dengan memanfaatkan fasilitas sekolah jelas merupakan bentuk pembiaran yang menabrak aturan makro tersebut.
Pemerhati Pendidikan: “Sekolah Jangan Cuci Tangan!”
Menanggapi fenomena berulang ini, salah satu tokoh pemerhati pendidikan di Karawang angkat bicara secara kritis. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh mencuci tangan dengan melemparkan tanggung jawab moral dan hukum ke pundak wali murid ataupun komite.
“Pernyataan kepala sekolah yang menyebut ‘hanya mengetahui dan tidak menyetujui’ adalah bentuk cuci tangan yang nyata terhadap tanggung jawab kepemimpinan. Sekolah itu memiliki fungsi kontrol. Ketika ada usulan wali murid yang jelas-jelas melanggar Surat Edaran Bupati dan Kadisdik, sekolah wajib melarang dan membatalkannya, bukan malah memfasilitasi tempat,” tegas sang pemerhati pendidikan.
Ia juga menyoroti psikologis anak terkait fenomena saweran di atas panggung sekolah dasar.
“Tradisi saweran di lingkungan pendidikan dasar adalah kekeliruan besar. Itu merusak mental anak-anak dan menciptakan kastanisasi sosial di sekolah. Anak yang orang tuanya mampu menyawer akan merasa diunggulkan, sementara anak dari keluarga miskin akan mengalami trauma psikologis karena merasa minder. Korwil dan Disdikbud Karawang harus segera turun tangan memeriksa SDN Kalisari I sebelum praktik pungutan berkedok kesepakatan ini semakin merugikan masyarakat luas,” pungkasnya tegas. (Dinros)
