Beritajabar.id - Jakarta, Untuk mendukung target produksi minyak dan gas nasional di tengah kondisi pandemi covid-19 dan belum stabilnya harga minyak dan gas (migas) dunia, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terhimpun dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) bersepakat untuk mendukung upaya percepatan pengadaan barang dan jasa sektor hulu migas.

Komitmen KKKS dan IPA disampaikan dalam diskusi antara SKK Migas dengan Komite Supply Chain Management (SCM) IPA, Kamis (15/10) di Jakarta. Kegiatan diskusi tersebut adalah salah satu tindak lanjut dari surat edaran SKK Migas kepada KKKS perihal percepatan pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2021 agar prosesnya mulai dilaksanakan di tahun 2020.

Dalam diskusi tersebut Kepala Divisi PPBJ SKK Migas Erwin Suryadi menyampaikan program SKK Migas agar KKKS, meskipun dalam kondisi yang tidak mudah seperti saat ini, tetap aktif berperan mendukung perekonomian nasional dengan cara menghindari pemutusan sepihak terhadap kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa di KKKS. “Karena itu, SKK Migas berharap KKKS mencari terobosan-terobosan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi jika menghadapi kesulitan di lapangan. SKK Migas akan memberikan dukungan atas setiap upaya mencari solusi dari KKKS. SKK Migas tidak hanya sekedar mendorong partisipati aktif dari para KKKS, tetapi juga pro-aktif mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi KKKS di lapangan”, kata Erwin.

Pada kesempatan terpisah, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menyampaikan meski dalam kondisi yang sulit, kegiatan hulu migas berjalan terus. “SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan KKKS agar work, program and budget (WPnB) 2020 yang telah disepakati supaya dijalankan agar target APBN-P 2020 dapat direalisasikan. Selain itu, dengan terus berjalannya operasional dan proyek hulu migas.

 “Ini wujud nyata kontribuasi hulu migas dalam mendukung program Pemerintah yang saat ini terus berjuang di tengah pandemik. Dampak berganda dengan industri nasional yang terus beroperasi maka akan menjaga ketersediaan lapangan kerja dan tidak ada PHK di hulu migas. Sesuai arahan Kepala SKK Migas, jangan sampai terjadi PHK yang disebabkan pengurangan program kerja atau pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan para vendor atau industri penunjang hulu migas”, tegas Julius.

Dalam rangka merealisasikan percepatan pengadaan barang dan jasa, SKK Migas membantu memfasilitasi KKKS untuk melakukan pengadaan bersama yang tepat guna serta penerapan teknologi baru dalam rangka meningkatkan produksi dan lifting sesuai target Work Program & Budget (WP&B) 2021 yang saat ini tengah dibahas SKK Migas bersama KKKS. Upaya lainnya adalah mendukung percepatan persetujuan, termasuk persetujuan pengadaan barang dan jasa oleh KKKS, sebagaimana arahan dari Kepala SKK Migas, maka seluruh Departemen di SKK Migas melakukan percepatan terhadap proses persetujuan tersebut.

Salah satu realisasi dari upaya percepatan persetujuan yang baru-baru ini dilakukan SKK Migas adalah persetujuan terhadap Procurement List untuk rencana kerja pemboran 11 sumur di Blok Rokan, Riau, oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) sebagai tindaklanjut HOA dengan SKK Migas. Dalam HOA tersebut CPI berkomitment untuk mengebor 11 sumur di blok Rokan mulai Q4 2020 dalam rangka menjaga tingkat produksi minyak di blok Rokan. Persetujuan tersebut dilakukan hanya dalam waktu 3 (tiga hari).

 Sementara itu, Ketua Komite SCM IPA Fery Sarjana sangat mendukung langkah nyata SKK Migas dalam upaya menjaga target produksi minyak dan gas nasional yang diwujukan salah satunya melalui percepatan proses persetujuan ini.

”Diskusi ini sangat efektif dan produktif, kami mendukung apa yang dilakukan SKK Migas. Dengan kesepakatan ini, kedepan IPA serta SKK Migas akan lebih meningkatkan koordinasi dan sinergi membahas mengenai isu yang perlu ditangani untuk kelancaran operasi dan peningkatan investasi migas khususnya dalam kondisi harga minyak yang rendah akibat pandemik Covid-19 dan peningkatan produksi dimasa mendatang dalam rangka merealisasikan target produksi 1 juta barrel di 2030”, ujar Fery.