BERITAJABAR.ID - Pemerintah terus antisipasi daerah rawan Pemilu di Papua. Persiapan Pemilu wajib dilakukan, terutama masalah keamanan. Dengan antisipasi maka diprediksi Pemilu 2024 akan berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan dari KST atau kelompok separatis lain di Bumi Cendrawasih. Selain itu, antisipasi juga dilakukan dengan pengurangan sistem noken yang sangat beresiko.

Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri. Masyarakat senang karena para capres sudah diketahui nama-namanya walau masa kampanye belum dimulai.

Pemilu dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Ketika ada Pemilu tahun 2024 mendatang maka pengamanan di Bumi Cendrawasih dilakukan dengan lebih ketat. Alasannya untuk menjaga agar jangan sampai ada serangan dari KST (Kelompok Separatis dan Teroris), OPM (Organisasi Papua Merdeka), atau kelompok pemberontak lainnya. Cara lain untuk antisipasi adalah dengan mengurangi sistem noken yang beresiko tinggi.

Polda Papua membeberkan pemetaan kerawanan Pemilu 2024. Hasilnya, 12 kabupaten dinyatakan masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri mengatakan, kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam daftar rawan konflik antara lain Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo.

Dijelaskan Kapolda, 12 Kabupaten tersebut menjadi antisipasi dari Polda Papua agar kerawanan pada Pilkada sebelumnya tidak berulang lagi pada Pemilu 2024. Ditambahkannya, penggunaan sistem ikat Noken dapat dikurangi karena menjadi pemicu terjadi konflik berujung korban jiwa.

Menurut Kapolda, perlu adanya pengurangan penggunaan sistem noken, karena sistem ini dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Dalam sistem noken, para pelaku politik dapat merebut suara yang tersisa, dan hal ini menjadi perhatian serius bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Irjen Pol Mathius melanjutkan, karena mereka merebut sisa suara para pelaku politik ini ia memasarkan pemilu ini kalau bisa one man one vote atau satu orang satu suara.

Sistem noken adalah adalah sebuah sistem pemilihan umum yang digunakan khusus untuk sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Indonesia. Sistem ini dinamai dari noken, yaitu sebuah tas anyaman dari serat kulit kayu yang memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Papua. Tidak diketahui secara pasti kapan sistem noken pertama kali digagas. 

Sistem noken digunakan di wilayah adat Mee Pago (Papua Tengah) dan La Pago (Papua Pegunungan). Pada hari pemilihan umum, tas noken berperan sebagai pengganti kotak suara. Masing-masing noken melambangkan suatu calon, dan pemilihan dilakukan di muka umum dengan memasukkan surat suara ke dalam noken calon yang telah disepakati, atau dengan berbaris di hadapan noken tersebut. 

Suara bisa diberikan kepada satu calon saja atau dibagi kepada beberapa calon sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun, dilaporkan bahwa belakangan unsur deliberasi dan pemilihan umum dengan menggunakan noken sudah menghilang di lapangan.

Sistem noken juga menuai kritikan karena memicu sistem broker yang berujung pada politik uang; rentan dimanipulasi oleh elite politik; mengorbankan hak pilih individu; serta bertentangan dengan asas pemilihan umum yang bebas dan rahasia. 

Hasil pemilihan umum sistem noken juga terbilang "ganjil" bila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, mengingat tingkat partisipasi mencapai 100%, jumlah suara tidak sah tidak ada sama sekali, dan perolehan suara calon diwilayah tertentu bisa mencapai 100%. Sistem tersebut malah dianggap bisa memperburuk ketegangan.

Selain mengurangi sistem noken, antisipasi juga dilakukan dengan memberantas KST, terutama di daerah-daerah rawan Papua. Tokoh adat Jos Magay memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran personel gabungan keamanan TNI/Polri dalam menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat. Jos Magay juga secara tegas menolak aksi tindak kekerasan yang kerap dilakukan KST di Tembagapura.

Dalam artian, tokoh adat dan masyarakat Papua sama-sama anti KST. Mereka menolak kedatangan kelompok separatis tersebut di daerahnya, terutama jelang Pemilu 2024. KST sangat merugikan karena jika mereka datang, akan mengancam masyarakat lalu melakukan perampokan. Jika permintaannya tidak dituruti akan ada tindakan kekerasan dan merugikan warga, karena merasa terteror.

Salah besar jika KST mengklaim bahwa gerakan separatisnya didukung oleh masyarakat Papua. Kenyataannya mereka hanya mengincar kekuasaan di Papua, tetapi tidak mempedulikan rakyatnya. Buktinya adalah korban luka-luka dan korban jiwa dari rakyat di Bumi Cendrawasih makin bertambah.

Pemerintah terus antisipasi di daerah-daerah rawan konflik di Papua, agar Pemilu berjalan dengan lancar. Caranya dengan mengurangi sistem noken yang kurang sesuai dengan azas Pemilu. Selain itu, pemberantasan KST juga terus dilakukan agar Pemilu berlangsung tanpa kendala.

Oleh : Mayang Dwi Andaru )** Penulis adalah kontributor Lembaga Sadawira Utama