BERITAJABAR.ID - Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah mempersiapkan banyak sekali langkah yang sangat strategis untuk semakin mengawal akan percepatan pembangunan sarana dan prasarana di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua supaya segera mendatangkan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat.

Tatkala memimpin langsung pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau juga biasa diebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP), Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) K.H. Ma’ruf Amin memberikan berbagai macam arahan strategis mengenai bagaimana upaya untuk semakin mempercepat pembangunan, khususnya pada Sentra Sarana dan Prasarana pada Pemerintah Provinsi di sebanyak empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa poin kunci untuk sesegera mungkin bisa didorong dalam penindaklanjutan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Langkah pertama adalah diharapkan kepada para Menteri ataupun Kepala Lembaga terkait supaya bisa mempersiapkan dan melaksanakan langkah strategis mereka sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk percepatan pembangunan tersebut.

Beberapa diantara Menteri atau Kepala Lembaga yang disebutkan adalah pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta pihak Pemerintah Daerah (Pemda) pada keempat DOB agar bisa menyelesaikan dengan sesegera mungkin akan proses pengadaan lahan hingga status yang bersih dan jelas.

Upaya tersebut harus juga dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk bisa memastikan kriteria yang telah siap, kemudian pematangan lahan dan juga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi data mengenai kebutuhan akan infrastruktur pendukung seperti air baku, jaringan listrik dan juga telekomunikasi, sarana pembuangan limbah serta energi juga harus dilakukan.

Dalam upaya itu, diinstruksikan agar pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) supaya mampu mendukung dari aspek pembiayaannya, baik itu melalui percepatan proses administrasi maupun melakukan pendampingan bagi pihak Kementerian atau Lemnaga hingga Pemda terkait yang sedang membutuhkan bantuan pendanaan.

Kemudian, untuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diimbau agar bisa memberikan adanya pendampingan kepada pihak Pemda dalam proses perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan prasarana pemerintahan.

Pihak Pemerintah Daerah dari keempat wilayah dob Papua diharapkan mampu menjalin koordinasi yang efektif dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya, termasuk dengan pihak Satuan Tugas (Satgas) terkait, untuk proses kelancaran pembangunan akan sarana dan prasarana pemerintahan di wilayah mereka.

Untuk poin penting kedua adalah yang juga harus diperhatikan yakni pada bidang keamanan. Jelas sekali bahwa pada sektor itu, maka peranan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan juga Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar bisa melaksanakan berbagai langkah yang diperlukan dalam pembangunan Kepolisian Daerah (Polda), Komando Resort Militer (Korem) hingga Komando Distrik Militer (Kodim) pada keempat DOB Papua juga penting.

Jajaran aparat keamanan dari personel gabungan TNI dan Polri memang patut untuk terus memperkuat pengamanan bagi seluruh warga sipil yang ada di provinsi paling Timur Tanah Air itu. Jangan sampai ada satu wilayah pun yang sampai tidak tersentuh oleh pihak aparat keamanan. Penegakan hukum harus bisa dilakukan dengan sangat tegas dan terukur, terlebih bagi para pelaku aksi kekerasan seperti Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Sehingga dengan adanya penegakan hukum yang maksimal, maka pelaksanaan pembangunan di Bumi Cenderawasih pun akan berjalan dengan lancar.

Karena dengan adanya dukungan dari jajaran aparat keamanan dari personel gabungan, beserta pengadaan markas mereka yang mampu dilakukan percepatannya untuk dibangun di keempat wilayah pemekaran Bumi Cenderawasih, maka bertujuan untuk semakin meningkatkan layanan kepada seluruh masyarakat, sekaligus juga mampu semakin memperkuat akan penjaminan pengamanan kepada semua warga sipil orang asli Papua (OAP).

Selanjutnya, untuk pilar ketiga yakni kepada para Menteri atau Kepala Lembaga atau pejabat terkait lainnya, terdapat pesan khusus termasuk juga kepada pihak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) agar mampu turut serta untuk melakukan pengawalan kebijakan akan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

Kepada pihak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) agar bisa mendorong akan peningkatan kualitas pendidikan di keempat DOB Papua. sedangkan untuk Menteri Keuangan juga supaya bisa memberikan instruksi agar segera melakukan tindak lanjut untuk mendukung adanya kelembagaan BPP dari aspek regulasi dan aspek dukungan anggaran.

Percepatan pembangunan akan sarana dan prasarana di daerah pemekaran wilayah, yakni pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua memang harus mampu berjalan dengan lancar dan optimal. Maka dari itu, Pemerintah RI sendiri sudah mempersiapkan banyak sekali langkah yang strategis dalam menjalankannya.

    Oleh : Clara Anastasya Wompere Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta