
- UU Cipta Kerja Bangkitkan Sektor Properti
- Gugatan Praperadilan Rizieq Shihab Ditolak Haki
- Kalangan Ponpes dan Santri Siap Mensukseskan Program Vaksinasi Nasional
- Pemuda Papua Mendukung Penumpasan OPM
- POD I Kaliberau Dalam Selesai 22 Bulan Sejak Penemuan Struktur Kaliberau Dalam
- UU Cipta Kerja Wujudkan Indonesia Unggul di Kawasan Asia
- Pemblokiran Rekening FPI Sudah Sesuai Aturan
- Mengecam Aksi KKB Membakar BTS di Papua
- Vaksin Sinovac Mendapat Izin BPOM Siap Diedarkan
- Komnas HAM Nyatakan Anggota FPI Memiliki Senjata Api


BERITAJABAR.ID - Jakarta,- Pemerintah menganggarkan lebih dari Rp 1 triliun dalam program pembelajaran jarak jauh secara daring ditengah Pandemi Covid-19.
Anggaran ini akan digunakan untuk mensubsidi pulsa internet dan infrastruktur jaringan aplikasi pembelajaran.
Hal ini disampaikan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Aris Junaedi dalam Seminar Webinar dengan tema "Menggugat Sistem Pendidikan Saat Pandemi Covid-19" yang digelar Rabu (29/7/2020).
Pernyataan Aris Junaedi ini menjawab temuan faktual yang diungkap pembicara sebelumnya dari Ketua ILUNI Sekolah Pasca Sarjana UI, Dr Audrey Tangkudung.
Dalam paparan awalnya, Audrey mengungkapkan kondisi tidak meratanya dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan secara online di era Pandemi Covid-19. Antara Jakarta dengan daerah terjadi ketimpangan yang sangat tajam.
"Inilah kendala yang selama ini dihadapi dalam sistem pendidikan secara online di era Pandemi Corona," kata Direktur Televisi Daerah ini.
Menyikapi kondisi ini, Aris Junaedi mengatakan Kemendikbud telah bekerja sama dengan Kominfo untuk menyediakan layanan kuota berbiaya murah bagi pengajar dan peserta didik.
"Kami juga menggandeng sejumlah provider dan aplikasi. Diantaranya dengan kerjasama dengan Google Classroom dan Amazon.com," paparnya.
Untuk sistem Pembelajaran Jarak Jauh, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk mensubsidi uang kuliah dan pulsa kuota internet. Dan Rp 1,5 triliun untuk mahasiswa yang terdampak covid-19.
"Pemerintah menetapkan pembelajaran jarak jauh akan dilaksanakan hingga awal tahun 2021," katanya.
Praktisi media dan Wakil Pemimpin Redaksi RTV Makroen Sanjaya menegaskan negara atau pemerintah harus hadir untuk mengatasi kendala proses belajar mengajar jarak jauh melalui daring atau online.
"Metode pembelajaran secara online juga kalau bisa memanfaatkan aplikasi media sosial sebagai salah satu sarana dalam mentransformasikan materi pembelajaran," sambungnya.
Sementara Ketua STIE Bisnis Indonesia Dr Dyah Eko Sulistyowati mengatakan, pembelajaran jarak jauh ditengah pandemi Covid-19 justru memberikan berkah. Karena sejumlah kampus justru panen mahasiswa yang mendaftarkan kuliah makin meningkat karena kemudahan dalam sistem mengikuti kegiatan belajar mengajar.
"Ada berkahnya juga khususnya program Pasca Sarjana, kuliah jadi bisa dilakukan darimana saja sehingga mahasiswa lebih menghemat biaya transportasi, biaya kuliah ke kampus," katanya. (*)
*Atma - Ketua Panitia Webinar STIKOM InterStudi Jakarta
TAGS: | nasional |
Berita Terkait
Write a Facebook Comment
Leave a Comments
UPDATE COVID-19
#sekilas info
Trump dikecam : Pasien virus Corona agar disuntik disinfektan agar sembuh.
25 Apr 2020
#sekilas info
Nilai Pemerintah RI Lambat Cegah Corona, FKM UI: Corona Masuk Sejak Januari
19 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tgl 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 380
13 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tanggal 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 38
13 Apr 2020
#sekilas info
Naik 337. Update Covid-19 Tgl 9 April 2020, Total Kasus Positif 3.293, Meninggal 280, Sembuh 252
09 Apr 2020
- By AdminJabar
- 17:07:33 / 13 Apr 2020
Penanganan Covid-19 Sesuai Standar Internasional
Rumor penarikan Dubes Australia Gary Quinlan AO yang dikaitkan dengan buruknya penanganan Covid-19...
Berita Populer
-
Pemerintah Rencanakan Karantina Wilayah Bukan Lock
Senin, 30 Mar 2020 - Dilihat 399 Kali