BERITAJABAR.ID - Papua akan dimekarkan lagi jadi 5 provinsi. Masyarakat tak usah takut, karena pemekaran wilayah ini tidak akan berdampak negatif bagi mereka. Justru dengan adanya provinsi baru, akan mempercepat perkembangan ekonomi dan pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Saat ini ada 2 provinsi di Papua, yakni Papua dan Papua Barat. Namun pemerintah berencana akan memekarkan wilayah, sehingga total ada 5 provinsi di Bumi Cendrawasih. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemekaran wilayah tersebut merupakan amanat dari UU nomor 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua.

Ada beragam  reaksi masyarakat dalam menanggapi pemekaran wilayah ini. Umumnya mereka yang kaget, karena belum pernah mengalami perubahan provinsi karena status wilayahnya berubah. Namun masyarakat tetap menanggapinya dengan positif, karena pemekaran wilayah akan berdampak baik bagi mereka.

Filep Wamafma, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Papua Barat, menyatakan bahwa masyarakat tak usah takut akan pemekaran wilayah. Karena tidak akan berdampak buruk bagi warga sipil. Pemekaran ini juga bukan opsi dalam mencegah disintegrasi. Karena Papua sudah fix bagian dari Indonesia.

Justru ketika wilayah Papua dimekarkan, kesejahteraan masyarakat akan membaik. Karena tujuan dari pemekaran adalah memperhatikan masyarakat. Ketika ada 5 provinsi maka ada 5 gubernur, sehingga mereka lebih dekat kepada rakyatnya. Wilayahnya memang menyempit, tetapi justru positif, karena sang pejabat bisa fokus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Filep melanjutkan, tujuan lain dari pemekaran wilayah adalah tidak adanya diskriminasi bagi warga sipil Papua. Masalah diskriminasi memang jadi polemik, karena ada sebagian kalangan yang memprotes, mengapa malah pendatang yang mendapatkan keuntungan. Nantinya, setelah ada pemekaran, maka gubernur punya kebijakan agar warga sipil juga mendapat pekerjaan yang layak.

Dalam otonomi khusus juga ada pasal yang mencegah diskriminasi, karena gubernur, walikota, dan pejabat lain harus dari warga asli Papua. Tujuannya agar mereka memahami apa saja kebutuhan masyarakat, karena sudah punya basic budaya dan kebiasaan yang sama. Gubernur Papua Lukas Enembe juga dipuji sebagai pemimpin teladan.

Selain itu, pemekaran wilayah juga akan membuat masyarakat diuntungkan. Karena wilayah Papua sangat luas, sehingga ketika hanya ada 2 provinsi, akan sulit menjangkau ibukotanya bagi warga yang tinggal di pelosok. Namun jika ada 5 provinsi, jarak ke kantor gubernur akan lebih dekat. Sehingga otomatis perkantoran yang lain juga dekat, dan mereka mudah mengurus perizinan.

Dengan adanya pemekaran dan otonomi daerah, maka gubernur baru bisa melihat apa saja potensi yang ada dalam provinsi tersebut. Ia bisa mengolahnya dan membuat proyek baru agar keadaan ekonomi masyarakat membaik. Warga sipil tak hanya bertani secara tradisional, tapi juga diajak untuk membuat produk yang bisa menembus pasar ekspor.

Masyarakat jangan sampai termakan isu yang diembuskan oleh oknum, yang tidak suka akan pemekaran wilayah. Hal ini bukanlah bagi-bagi kekuasaan dan menyuburkan KKN. Justru ketika ada pemekaran, maka pengawasan ke pejabat lokal akan lebih mudah. Sehingga menyulitkan terjadinya korupsi oleh oknum.

Pemerintah pusat sudah merencanakan pemekaran dengan matang, dan membentuk kaukus bernama For Papua. Sehingga mereka menjadi penghubung antara suara warga sipil dengan pemerintah. Nantinya, tidak akan ada permasalahan karena kesalahpahaman antara masyarakat dengan pusat.

Pemekaran wilayah di Papua akan membuat kehidupan masyarakat membaik, karena gubernur yang baru akan lebih memperhatikan kebutuhan warga sipil. Selain itu, otonom daerah akan memaksimalkan potensi wilayah tersebut, sehingga kondisi perekonomian di sana makin maju. Mari kita sambut pemekaran wilayah di Papua dengan optimis.

Oleh : Abner Wanggai )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini