BERITAJABAR.ID - Papua sebagai sebuah provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki kekayaan alam melimpah, termasuk hutan hujan yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta sumber daya mineral yang berlimpah. Namun, Papua juga telah menjadi pusat perhatian karena sejumlah konflik politik, sosial, dan ekonomi yang terus berlangsung.

Papua telah menjadi sejarah Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Pada tahun 1963, wilayah ini secara resmi menjadi bagian dari Indonesia setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda melalui Perjanjian New York. Penyerahan ini merupakan hasil dari proses diplomasi internasional yang mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

Papua adalah rumah bagi beragam suku bangsa dan budaya yang kaya. Dalam kerangka negara kesatuan, Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan keberagaman budaya, termasuk di Papua. Pembangunan dan pemeliharaan budaya lokal telah menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat identitas nasional.

Papua juga memiliki potensi ekonomi yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah telah berkomitmen untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam ini memberikan manfaat bagi masyarakat Papua serta berkelanjutan dari segi lingkungan. Berbagai program pembangunan telah diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut.

Pemerintah menyadari pentingnya memperbaiki kondisi Papua dan telah meluncurkan berbagai program dan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua serta memperkuat integrasi wilayah ini dengan bagian lain dari negara. Salah satu fokus utama pembangunan Papua adalah pembangunan infrastruktur.

Sejumlah proyek pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan energi telah diluncurkan untuk meningkatkan konektivitas antara daerah-daerah di Papua dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Contohnya adalah proyek pembangunan Jembatan Youtefa di Jayapura, yang akan menjadi jembatan terpanjang di Papua dan diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas antara kota dan daerah sekitarnya.

Selain infrastruktur fisik, pembangunan ekonomi juga menjadi fokus utama. Program-program pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata telah dicanangkan untuk memanfaatkan potensi alam Papua dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Namun, tantangan seperti akses terbatas terhadap pasar, kurangnya infrastruktur pendukung, dan masalah kepemilikan tanah masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Papua.

Tim Staf Khusus Presiden (SKP), Billy Mambrasar dalam kunjungan ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan menyatakan adanya konsistensi Pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun Papua. Billy menyampaikan bahwa Papua sebagai negara kepulauan yang terus menjalankan pembangunannya, Indonesia masih memiliki daerah yang belum merata aksesnya terhadap fasilitas dan layanan dasar, seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Daerah ini biasa dikenal dengan sebutan daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay juga menyatakan Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap daerah 3T, tantangan yang dihadapi adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk itu perlu adanya kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan dan menjadikan daerah-daerah ini kuat dalam pijakan yang mandiri.

Selain itu, Pejabat Gubernur Drs. Ali Baham Temongmere, MTP membuka pertemuan koordinasi Mitra Pembangunan Papua Barat, kemitraan riset dan inovasi. Ali menekankan pentingnya kolaborasi bersama dalam mendukung pembangunan jangka panjang daerah. Ali juga menyampaikan dalam konteks pembangunan diperlukan perhatian dalam hal pertumbuhan ekonomi, juga menekankan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas menunjang good goverment.

Pentingnya partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pembangunan tidak bisa diabaikan. Masyarakat Papua memiliki pengetahuan lokal yang penting tentang lingkungan dan kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penduduk Papua terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan di wilayah mereka.

Pembangunan Papua haruslah berkelanjutan dan inklusif. Ini berarti memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pemuda, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat Papua atas tanah dan sumber daya alam mereka serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Selain itu, pembangunan Papua harus didasarkan pada pengetahuan lokal dan memperkuat identitas dan budaya Papua. Penghargaan terhadap budaya Papua harus menjadi bagian integral dari setiap proyek pembangunan, dan masyarakat Papua harus memiliki kendali penuh atas pengelolaan sumber daya alam mereka.

Pembangunan Papua adalah tantangan yang kompleks dan multidimensional. Sementara proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, namun dampak sosial, lingkungan, dan budaya dari upaya ini harus dipertimbangkan dengan serius. Penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pembangunan Papua dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat Papua.

Keanekaragaman Papua merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia, yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, Papua akan terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia yang maju dan berdaulat.

Oleh: Irene Wompere )* Penulis adalah Mahasisw Universitas Muhammadiyah Sorong