BERITAJABAR.ID - Ibu pertiwi baru saja berduka. Sebanyak 53 putra putri terbaik bangsa gugur dalam latihan tembak torpedo di KRI Nanggala-402. Kapal selam buatan Jerman ini dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4/2021) sore.

Belum kering air mata, kabar duka kembali menyelimuti bangsa ini. Minggu (25/4/2021) pukul 15.30 WIT, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur. Brigjen Putu gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan kelompok separatis tersebut di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Panglima Kodam XVII Mayjen TNI Ignatius Yogo Troyono mengatakan, jenazah Brigjen Putu baru dievakuasi esok harinya. Saat itu, Yogo belum mendapatkan laporan detail karena terhalang komunikasi.

Gugurnya Brigjen Putu menjadi bukti bahwa BIN proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. BIN yang dipimpin Jenderal Budi Gunawan sangat serius dalam menangani Papua agar tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Brigjen Putu sendiri adalah sosok pemimpin yang dikenal sangat mencintai Papua, mengayomi, dan melindungi rakyat Papua. Putu yang menjabat Kabinda Papua melalui mutasi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono pada 18 Juni 2020 merupakan sosok pemimpin yang merakyat.

Peristiwa gugurnya Brigjen Putu membuat rakyat Papua berduka cita. Terlebih Brigjen Putu melakukan tugas di Beoga Puncak, bahkan turun langsung ke lapangan, untuk memulihkan keamanan setelah gangguan keamanan kepada masyarakat di Beoga. Dengan demikian, Brigjen Putu gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa pembela persatuan kesatuan Indonesia.

Gugurnya Brigjen Putu juga menambah panjang jumlah korban akibat kebrutalan KKB. KKB kerap memancing kemarahan pemerintah dengan aksi teror terhadap rakyat Papua, mereka mengganggu stabilitas keamanan di Papua demi agenda Papua merdeka. Langkah yang sangat picik.

Saya sepakat dengan pendapat mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purnawirawan) A.M Hendropriyono yang diutarakan pada 2019 lalu. Menurut Hendro, Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hendro menilai OPM pemberontak.

Untuk itu, Hendro meminta OPM harus masuk dalam daftar teroris internasional. Apalagi selama ini pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM. Artinya, OPM bukan KKB dan berganti menjadi teroris. Jika OPM kriminal biasa, pemerintah cukup mengerahkan personel kepolisian.

Menanggapi pernyataan Hendro, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah bakal mengkajinya. Usulan Hendro akan dibahas dalam rapat antar kementerian terkait langkah pemerintah menyelesaikan persoalan di Papua.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Jika melihat pengertian dari terorisme, maka KKB memang layak disebut sebagai teroris.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mengusulkan hal yang sama dengan Hendropriyono. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 22 Maret 2021 menyatakan aksi kekejaman OPM layak dikategorikan atau disejajarkan dengan aksi teror. OPM seharusnya dipidana dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan menebar ketakutan di masyarakat.

Brigjen Putu saya harap menjadi korban terakhir kekerasan OPM.  Cukup sudah OPM menumbalkan putra-putri bangsa ini di tanah Papua. Saya yakin pemerintah akan bertindak tepat dan tegas untuk menyelamatkan Bumi Cenderawasih yang masih menjadi madu manis dan diincar kelompok tertentu agar lepas dari NKRI. Semoga rakyat Papua semakin cerdas dan tidak terhasut OPM dan semoga OPM segera ditetapkan sebagai teroris internasional.

Oleh: Achmad Faisal )* Penulis adalah mantan jurnalis