Dalam upaya memajukan perekonomian negara perlu adanya perubahan regulasi yang dinilai efektif. Terobosan baru melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menjadi harapan yang besar untuk menuju Indonesia maju.

Presiden Joko Widodo kembali membeberkan alasan pemerintah di balik pembentukan Omnibus Law. Menurutnya, Omnibus Law ada guna memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai sudah sangat banyak dan justru tumpang tindih. Hal tersebut menyebabkan pemerintah terkekang dan terbatas ruang geraknya sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang tepat.

Omnibus Law merupakan sebuah Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengganti beberapa UU sekaligus, sehingga regulasi menjadi lebih sederhana. Penyusunan Omnibus Law ini memiliki tujuan akhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia memang tengah dilanda over-regulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSKH) mencatat bahwa pada masa pemerintahan Jokowi hingga November 2019 lalu, telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya 8.584 Peraturan Menteri, 839 Peraturan Presiden, 526 Peraturan Pemerintah, dan 131 UU. Data inilah yang menjadi salah satu acuan pertimbangan perwujudan Omnibus Law yang akan memangkas dan menyederhanakan regulasi.

Perekonomian nasional dapat diperkuat dengan Omnibus Law melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan. Sisi positif dari Omnibus Law ini  adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Kemudian, yang menjadi fokus Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi kurang lebih 7 juta pengangguran yang ada. Omnibus Law diyakini akan berdampak positif terhadap pengembangan properti.

Terdapat tiga hal yang dituju dalam pembuatan Omnibus Law ini, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Sekitar 77 UU dan kurang lebih 1.229 pasal yang telah diidentifikasi terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Angka ini masih dapat berubah, tergantung dengan hasil musyawarah bersama kementrian dan Instansi terkait.

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) mendukung adanya Omnibus Law. Ketua umum Adeksi, Armuji mengatakan tentu mereka ingin mempercepat investasi segera masuk pada kota mereka tanpa dihalangi berbagai peraturan yang berbelit-belit. Ini komentar terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Di sisi lain, Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga mengatakan bahwa pemerintah memiliki kekuatan dukungan di parlemen sebanyak 75 persen untuk pengesahan RUU Omnibus Law.

Kemudian pemerintah melobi partai di luar koalisi pemerintah untuk menyetujui regulasi Omnibus Law. Partai luar koalisi itu akhirnya setuju terhadap transformasi struktural. Secara prinsip, mereka mendukung Omnibus Law. Baik perpajakan maupun cipta kerja, di mana perpajakan cipta kerja ini satu paket dengan seluruh insentifnya terdapat di perpajakan dan strukturnya ada di cipta kerja.

RUU Omnibus Law tentu sangat diharapkan agar bisa memperkuat sektor ekonomi nasional baik melalui perbaikan ekosistem investasi dan juga daya saing negara Indonesia, terlebih dalam menghadapi ketidakpastian serta perlambatan yang terjadi pada perekonomian secara global.

Ketika Omnibus Law ini diterapkan, ada 3 manfaat yang didapat, yang pertama merapikan tumpangtindihnya regulasi perundang-undangan. Manfaat yang kedua, adanya efisiensi proses perubahan juga pencabutan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir, meniadakan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Omnibus law memang sangat patut untuk didukung karena hal tersebut merupakan terobosan yang hebat untuk langkah besar menuju Indonesia maju. Untuk itu, konsep RUU ini tentunya juga memerlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat karena ini menyangkut berbagai hal penting dalam kehidupan bangsa dan negara yang kemudian dapat mengatasi berbagai permasalahan regulasi dan birokrasi di tanah air.    

   Oleh : Yusak Ceasar )* Penulis adalah warganet, tinggal aktif dalam Forum Literasi Publik Tangerang