BERITAJABAR.ID -Pemerintah telah resmi mencabut program  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Jumat (30/12). Keputusan tersebut menjadi pertanda bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. 

Pencabutan PPKM oleh Pemerintah mendapat sambutan luas dari masyarakat. Keberhasilan ini tentu saja patut diapresiasi, karena diyakini akan menggenjot aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional. Kendati demikian, Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk selalu menaati Prokes dan mengikuti vaksinasi Covid-19 booster mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.

Keputusan untuk mencabut PPKM telah didasari oleh berbagai kajian, termasuk kesuksesan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi rupanya telah terdengar di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Abdulla Shahid selaku Presiden Majelis Umum PBB memberikan apresiasi atas upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Abdulla dalam acara pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 Tahun 2022, di Bali pada Mei 2022 silam.

Abdullah juga menyampaikan penghargaan untuk Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah GDPRR, di mana saat itu Indonesia tengah berada dalam upaya pemulihan berbagai sektor kehidupan pascapandemi Covid-19.

Sementara itu, Amina Jane Mohammed selaku Deputi Sekretaris Jenderal PBB juga memberikan acungan jempol atas sejumlah langkah dan kebijakan Pemerintah Indonesia, serta pencapaian vaksinasi Covid-19.

Dirinya menilai, upaya vaksinasi terhadap masyarakat dengan populasi sebanyak 270 juta orang bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi Indonesia adalah negara dengan penduduk yang tersebar di 17 ribu pulau.

Tentunya berkat koordinasi serta kerja keras dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berhasil melakukan vaksinasi hingga ke pelosok Nusantara.

Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi IX DPR RI Luqman Hakim menilai bahwa pelonggaran aturan masker di luar ruangan merupakan tanda keberhasilan pemerintah atasi Pandemi Covid-19.

Luqman mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan gambaran pemerintah yang secara sistematis dan terukur dalam mengendalikan Covid-19. Dengan kata lain kebijakan tersebut mencerminkan pemerintah yang tetap konsisten, sistematis dan terukur dalam melakukan pengendalian Covid-19.

Di sisi lain varian baru Covid-19 di Indonesia bisa dikendalikan, apalagi 440 juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada lebih dari 204 juta total populasi di Indonesia. Sehingga imunitas dari masyarakat juga baik.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menangani pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun lebih.

Jokowi juga menuturkan, perekonomian Indonesia di sepanjang 2020-2021 juga dinilai terus bergerak. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena pemerintah tidak pernah menerapkan kebijakan lockdown dalam mengatasi pandemi Covid-19 sehingga mempermudah akselerasi perekonomian pada 2022.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga secara resmi meluncurkan Dana Pandemi (Pandemic Fund) yang berhasil dibentuk oleh menteri keuangan dan menteri kesehatan G20 di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia tahun ini di Nusa Dua, Bali.

Jokowi menyampaikan, bahwa dana pandemi menjadi upaya dunia dalam memperkuat arsitektur kesehatan global terutama melalui mekanisme pembiayaan yang kuat dan dapat diandalkan. Sehingga dunia dapat lebih baik dalam upaya mencegah serta menanggulangi pandemi Covid-19 di masa mendatang.

Sejauh ini, Dana Pandemi telah mengumpulkan kurang lebih Rp 1,4 milar dolar AS atau sekitar Rp 21,7 triliun dari 15 negara dan tiga lembaga filantropi. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah mengingat Prancis, Arab Saudi dan Australia juga berkomitmen untuk ikut berkontribusi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kontribusi tenaga kesehatan dari berbagai profesi amatlah signifikan dalam mengendalikan pandemi Covid-19 agar benar-benar terkendali.

Dirinya sempat mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meminta kepada dirinya untuk mempersiapkan skenario dalam upaya mengubah pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Seluruh fase pandemi di dunia, pada akhirnya akan selalu menjadi endemi, hanya saja hal tersebut membutuhkan persiapan. Merujuk sejarah pandemi di dunia, Budi mengatakan bahwa hal tersebut membutuhkan banyak faktor pertimbangan untuk mengubah pandemi menjadi endemi. Tidak hanya faktor kesehatan saja, ada pula faktor politik, sosial, budaya yang menjadi pertimbangan baik seorang pimpinan negara maupun dunia yang mengubah hal tersebut dari Pandemi menjadi endemi.

Sesuai masukan dari epidemiolog, laju penularan atau reproduction rate (Rt) harus ditekan di bawah 1 dalam rentang tiga hingga enam bulan, serta cakupan vaksinasi dua dosis minimal mencapai 70 persen dari populasi.

Di sisi lain, Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, kebijakan berbasis data akan membuahkan hasil. Salah satunya upaya menjaga tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit Covid-19 seminimal mungkin.

Saat ini sudah banyak pula Kantor yang menerapkan Work From Office (WFO), meski adapula yang masih menerapkan WFH (Work From Home) karena alasan efisiensi.

Tidak mudah untuk menangani wabah bencana non alam bernama Pandemi Covid-19, pemerintah harus mampu menerapkan kebijakan secara terukur agar penanganan pandemi tidak serta memperlambat perekonomian nasional.

Oleh : Gema Iva Kirana )** Penulis adalah kontributorPersada Institute