BERITAJABAR.ID - Selain program vaksinasi secara gratis, pemerintah juga telah mengizinkan vaksinasi mandiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah resmi menerbitkan peraturan vaksinasi mandiri, yang bisa dilakukan oleh pihak swasta, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan pandemi virus Corona.

Vaksinasi mandiri adalah vaksinasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta, baik kantor, rumah sakit atau organisasi lain, yang dilakukan secara mandiri, artinya vaksinasi ini tidak termasuk dalam program yang dilaksanakan pemerintah yang sudah memiliki timeline dan target prioritas, sehingga diharapkan bisa menjangkau lebih banyak golongan masyarakat.

Perbedaan vaksin mandiri dengan vaksin dari pemerintah utamanya adalah bagian pendanaan. Jika vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya didanai oleh pemerintah, maka vaksinasi mandiri didanai oleh swasta.

Disamping itu, target masyarakat yang divaksin juga berbeda. Vaksinasi mandiri memungkinkan lebih banyak golongan masyarakat yang belum masuk dalam prioritas pemerintah untuk mendapatkan vaksin. Seperti misalnya golongan karyawan swasta dan masyarakat sipil lain.

Perlu diingat juga bahwa pelaksanaan vaksinasi mandiri tidak dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya penumpukan orang yang terlalu banyak, sehingga vaksinasi mandiri dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang sudah memenuhi persyaratan saja.

Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa program vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh pihak swasta ini ditargetkan dapat melayani hingga 10 juta orang. Artinya, pemerintah dan swasta akan bekerja sama dalam pengadaan vaksin sebanyak 20 juta dosis. Setiap prang akan mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali, agar daya tahan tubuh bisa terbentuk dengan baik untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kendari mengarahkan bahwa harus ada keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk upaya penanganan Covid-19, vaksinasi menjadi game changer untuk lepas dari pandemi. Pemerintah melibatkan secara aktif berbagai pihak termasuk Kadin Indonesia dalam strategi pencapaian target vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama, memberikan apresiasi kepada Kadin Indonesia yang telah berupaya mengajak semua perusahaan untuk mewujudkan vaksinasi gotong royong.

Airlangga menuturkan, sesuai arahan Bapak Presiden, pihaknya akan mempercepat vaksinasi dari 1 juta dosis per hari menjadi 2 bahkan 2,5 juta dosis per hari. Hal ini dilakukan untuk mencapai target herd immunity. Jika pada semester pertama target belum tercapai karena masalah delivery vaksin. Saat ini pihaknya sudah mendapatkan tambahan delivery vaksin.

Pemerintah akan mengakselerasi Vaksinasi Gotong Royong dengan menetapkan kebijakan yang menjadikannya dua jalur. Pertama melalui jalur vaksinasi gratis dan yang kedua adalah vaksinasi berbayar melalui fasilitas kesehatan terpilih yang bisa diikuti oleh seluruh individu.

Airlangga juga mengajak para peserta Munas untuk memandang pandemi ini dengan pandangan jangka panjang. Dengan adanya momentum ini, ketersediaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan yang selama ini masih bergantung kepada luar negeri diharapkan bisa memacu industri farmasi dalam negeri untuk dapat memproduksinya sendiri.

Selain kepatuhan terhadap protokol kesehatan 5M, program vaksinasi juga berguna untuk memutus mata rantai dan mengakhiri pandemi di Tanah Air. Guna mempercepat perogram tersebut, wakil ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar berharap agar seluruh perusahaan dapat mendaftarkan karyawannya untuk dilakukan vaksinasi secara mandiri.

Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa tindakan vaksinasi diperlukan sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19.  Ia menyebutkan bahwa selama ini tercatat cukup banyak kasus penyebaran Covid-19 di klaster perusahaan. Iskandar menilai bahwa vaksinasi mandiri diharapkan bisa mencegah terjadinya penularan kasus di lingkungan perusahaan dan keluarga karyawan.

Mengingat hal demikian bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan, maka vaksinasi mandiri sangat diperlukan guna membantu mencegah terjadinya penularan Covid-19.Apalagi cukup banyak klaster perusahaan dalam penularan Covid-19. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sehingga vaksinasi mandiri sangatlah membantu mencegah terjadinya penularan.

Vaksinasi mandiri tentu saja merupakan wujud kepedulian swasta dan perusahaan dalam mempercepat target vaksinasi nasional yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Publik juga diharapkan dapat mengikuti program tersebut guna mengakselerasi terwujudnya kekebalan komunitas.

 Oleh : Reza Atmadja )*  Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini