BERITAJABAR.ID - Papua, sebuah provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, selalu menjadi perhatian utama dalam konteks pembangunan dan rekonsiliasi nasional. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memiliki potensi yang besar untuk menjadi daerah yang sejahtera dan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan bangsa. Namun, tantangan dan masalah yang dihadapi Papua tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat rekonsiliasi dan keadilan dalam upaya membangun Papua yang sejahtera di bawah payung NKRI.

Keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun Papua yang sejahtera. Keadilan sosial, ekonomi, dan politik harus menjadi landasan yang kuat dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil untuk memajukan Papua. Setiap warga Papua harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan di Papua benar-benar menguntungkan semua pihak tanpa membedakan suku, agama, atau asal usul mereka. 

Hanya dengan keadilan yang merata, Papua dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diidamkan. Hal serupa juga di sampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Drs H Ali Baham Temongmere yang mengatakan keadilan menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena hal tersebut jelas berkonotasi pada tercapainya pertumbuhan ekonomi di Papua.

Penting untuk diingat bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Sebagai provinsi yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, Papua memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat Papua sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional, bukan sebagai wilayah yang harus ditaklukkan atau dikuasai. Keterlibatan aktif pemerintah pusat dalam membangun Papua adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, NKRI harus menjadi payung yang melindungi dan mendukung Papua dalam upaya mereka menuju kesejahteraan.

Pemerintah memiliki komitmen untuk mempercepat Pembangunan di Bumi Cendrawasih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang menyatakan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sebagai komitmen Pemerintah, dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pembangunan tersebut seluruhnya secara khusus untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua

Namun demikian, membangun Papua yang sejahtera membutuhkan upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat Papua, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus terhadap Papua, baik dalam hal alokasi anggaran maupun peningkatan infrastruktur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di Papua benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Masyarakat Papua juga harus aktif terlibat dalam proses pembangunan, baik melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun melalui pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, sektor swasta harus melihat Papua sebagai pasar yang potensial dan berinvestasi dalam sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua.

Rekonsiliasi juga merupakan aspek penting dalam membangun Papua yang sejahtera. Konflik dan ketegangan yang terjadi di Papua selama beberapa tahun terakhir harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif. Pemerintah pusat harus membuka ruang untuk dialog dengan kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui. Hanya melalui rekonsiliasi yang sejati, Papua dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan memulai proses pembangunan yang inklusif. Rekonsiliasi juga harus melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk kelompok masyarakat adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil. Hanya dengan mengakui dan menghormati keberagaman Papua, kita dapat mencapai rekonsiliasi yang berarti.

Dalam upaya membangun Papua yang sejahtera di bawah payung NKRI, penting untuk menghindari pendekatan yang bersifat paternalistik atau kolonial. Papua harus diberdayakan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri dan mengambil peran aktif dalam pembangunan. Pemerintah pusat harus memberikan otonomi yang lebih besar kepada Papua dalam pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya alam dan kebijakan pembangunan. Selain itu, pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat Papua harus menjadi fokus utama dalam setiap program dan kebijakan yang diimplementasikan di Papua.

Membangun Papua yang sejahtera di bawah payung NKRI membutuhkan rekonsiliasi dan keadilan yang kuat. Keadilan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil untuk memajukan Papua, sementara rekonsiliasi harus menjadi cara untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dalam upaya ini, kolaborasi dari semua pihak yang terlibat sangat penting. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat Papua, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, Papua dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diidamkan dan menjadi mitra strategis dalam pembangunan nasional.

)* Penulis adalah mahasiswa asal Papua tinggal di Yogyakarta