BERITAJABAR.ID - Sejak Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)  dideklarasikan, keberadaan kelompok tersebut rupanya telah mendapatkan pro kontra hingga penolakan oleh berbagai pihak bahkan sampai ke daerah-daerah.

Di tengah Pandemi Covid-19, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus ngotot untuk melakukan deklarasi. Masyarakat pun tidak tingal diam dan merespon deklarasi tersebut dengan berbagai penolakan. Salah satu bentuk penolakan terhadap KAMI ditujukan oleh Aliansi Pembela Tanah Air (APETA) Kota Tegal. Aliansi tersebut menolak secara tegas keberadaan KAMI di wilayah Kota Tegal.

Imam Kharomain selaku koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, satu-satunya aksi menyelamatkan Indonesia dengan solusi di saat kondisi pandemi seperti ini hanyalah persatuan dan kesatuan dari semua elemen masyarakat guna memberi dukungan  yang kuat kepada pemerintah.

Sikap saling gotong-royong dan bahu membahu, bersama-sama dalam rangka membantu pemerintah yang saat ini tengah bekerja keras mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19.

Imam secara mengatakan, bahwa dirinya dan APETA menolak keras rencana deklarasi atau keberadaan dan segala bentuk langkah-langkah KAMI di Kota Tegal.

Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah dan sedang berupaya dalam meningkatkan perekonomian negara di tengah pandemi Covid-19 dan tantangan lainnya. Sehingga apa yang menjadi tuntutan KAMI tidak berdasar dan tidak jelas arahnya.

Secara khusus kota Tegal merupakan kota dengan suasana yang aman, tenteram dan damai yang menjunjung tnggi ideologi negara Indonesia.

Dalam aksi tersebut, selain berorasi, massa juga melakukan aksi teatrikal menolak keberadaan KAMI. Aksi tersebut berupa pertunjukkan Monolog oleh Apas Kapasi dengan judul “Apakah Kita Sudah Merdeka” dengan durasi 10 menit.

Keberadaan KAMI memang menjadi kontroversi karena gagal mendapatkan dukungan rakyat. Bahkan mulai dari kaum muda hingga tua menolaknya. Masyarakat menilai KAMI terlalu percaya diri namun lupa bahwa rakyat saat ini susah dibohongi karena sudah melek politik.

Keberadaan KAMI terkesan ingin menunjukkan banyak kesalahan pemerintah. Namun sayang hal tersebut malah jadi blunder karena masyarakat malah menolak keberadaan mereka. Karena KAMI dianggap provokator yang memanas-manasi rakyat untuk turut serta membenci pemerintah.

Pada kesempatan berbeda, Karyono Wibowo menilai gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesi masih terlalu elit karena hanya memunculkan tokoh-tokoh besar nasional.

Penolakan terhadap KAMI juga terjadi di Kabupaten Purworejo, Penolakan tersebut karena koalisi yang diinisiasi oleh Gatot Nurmantyo cs dianggap memiliki kepentingan lain dan dapat mengancam stabilitas nasional.

Koordinator Serdadu Merah Putih, Daryanto mengatakan, Deklarasi sengaja digelar lantaran keberadaan KAMI, dianggap memiliki kepentingan lain yang dapat mengancam NKRI.

Menurut Daryanto, Keberadaan KAMI yang dideklarasikan secara masif dengan dalih sebagai aksi moral tersebut disinyalir memiliki kepentingan lain yang mengancam stabilitas keamanan nasional.

Keberadaan KAMI dinilai memiliki gesekan antar sesama anak bangsa, jika hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan akan menjadi benih-benih perpecahan di Indonesia.

Selain itu, gerakan KAMI kerap memprovokasi masyarakat dengan propaganda kebencian kepada pemerintah yang sah dan berdampak negatif terhadap situasi nasional. Selanjutnya, langkah KAMI sangatlah tidak etis mengingat saat ini seluruh elemen bangsa tengah berjuang keras mati-matian melawan pandemi Covid-19 yang berimbas pada kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Daryanto mengaku khawatir, jika kehadiran KAMI membawa dampak negatif terhadap kondusifitas daerah, terutama yang sedang memiliki hajat besar, Pilkada. Ia berharap agar masyarakat juga berperan serta dalam menjaga suasana agar tetap damai dan kondusif.

Pada kesempatan berbeda, penolakan juga datang dari Laskar Merah Putih Cabang (LMP) Cabang Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim). Melalui Ketua LMPC Pamekasan Agus Yulianto mengatakan, penolakan tersebut tak lain demi menjaga kondusivitas warga. Ia khawatir organisasi tersebut hanya akan memecah belah bangsa yang selama ini guyub rukun.

Pihaknya juga mengajak kepada masyarakat agar tetap menjalin persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Keberadaan koalisi tersebu ditengah pandemi dianggap oleh sebagian besar masyarakat dapat memecah belah bangsa.

Deklarasi KAMI juga dinilai tidak tepat karena kegiatan tersebut dapat menganggu fokus pemerintah dalam menangani pandemi covid-19.

Keberadaan KAMI tentu patut dipertanyakan, apakah benar-benar gerakan moral, atau gerakan pengerahan masa untuk ikut serta membenci pemerintah dengan cara yang tidak elegan.

  Oleh : Edi Jatmiko)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini