BERITAJABAR.ID - Ketegasan pemerintah dalam menindak tegas dan menegakkan hukum terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua perlu mendapat apresiasi semua pihak. Pasalnya, tindakan KST yang masih menyerang aparat keamanan, dan meneror serta melakukan tindakan keji terhadap masyarakat sipil di Papua, telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam. Masyarakat pun mendukung penuh pemberantasan KST agar kedamaian di seluruh Papua dapat terwujud.

KST Papua telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas di Papua. Terbaru, KST tega menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Elang IV Badan Intelijen Negara (BIN) saat bertugas melindungi masyarakat Papua. Akibat kejadian tersebut, seorang anggota Marinir TNI AL bernama Sertu Mar Ismunandar gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa pada Minggu (17/3).

Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III Kolonel Czï Gusti Nyoman Suriastawa menerangkan bahwa penyerangan terhadap Sertu Ismunandar terjadi di Distrik Muara, Puncak Jaya, Papua. Menurutnya, korban sebelumnya juga telah dijebak oleh anggota KST dan kemudian dilukai dari jarak dekat.

Kronologi kejadian bermula saat Sertu Ismunandar dan Serka Salim datang ke lokasi untuk bertemu dengan informan. Saat kedua prajurit tersebut datang ke lokasi, anggota KST langsung melakukan penyerangan. Sempat terjadi perlawanan oleh Serka Salim sehingga terjadi kontak tembak. Setelah melukai Sertu Ismunandar para pelaku kemudian langsung kabur melarikan diri dan Serka Salim berhasil diselamatkan oleh pemuka agama setempat.

Penyerangan terhadap personel keamanan merupakan sebagian dari rentetan aksi tidak keji KST di Papua. Pasalnya, masyarakat Papua juga telah mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KST. Padahal, masyarakat menginginkan kedamaian untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut akan ancaman dan intimidasi. Oleh karena itu, ketika pemerintah memperkuat langkah-langkah penindakan terhadap KST masyarakat mendukung dengan sepenuh hati.

Dukungan ini bukan semata-mata karena keinginan untuk melihat pelaku kekerasan diadili, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya keamanan dan stabilitas bagi perkembangan Papua ke depannya. Masyarakat Papua ingin melihat tanah air mereka menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial.

Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang tegas dan terukur dalam menindak KST Papua. Hal ini termasuk penguatan kehadiran keamanan di wilayah Papua, penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku kejahatan, serta upaya untuk meredam penyebab separatisme dan konflik di Papua.

Namun, dalam menegakkan ketegasan tersebut, pemerintah juga tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjunjung prinsip-prinsip keadilan. Tindakan yang diambil merpakan langkah proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa memberikan ruang bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau tindakan sewenang-wenang.

Sehingga berbagai pendekatan dalam penanganan KST Papua juga terus dilakukan secara beriringan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan, pihaknya tidak akan menggunakan pendekatan tempur penuh untuk meredam konflik di Papua. Karena menurut KSAD, konflik di Papua terjadi disebabkan perbedaan paham yang menyulut mereka ingin memisahkan diri dari NKRI. Maka dengan pendekatan humanis diharapkan KST Papua akan lebih mudah untuk dikendalikan.

Sebelumnya pada 11-12 Maret 2024, Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam dialog konstruktif dengan komite hak-hak sipil dan politik di Jenewa, Swiss. Dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia menyampaikan berbagai capaian dan tantangan implementasi hak-hak sipil dan politik di Tanah Air.

Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, mengatakan, pertemuan dengan komite hak sipil dan politik mencerminkan komitmen pemerintah dalam berbagi pandangan guna memajukan dan melindungi HAM di Indonesia, termasuk di dalamnya Papua. Karena dalam pertemuan tersebut, isu Papua juga turut mengemuka. Secara umum, komite mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong implementasi hak-hak sipil dan politik.

Upaya pemerintah dalam menangani masalah di Papua tidak hanya sebatas penegakan hukum semata. Pemerintah juga harus melibatkan dialog dan partisipasi masyarakat Papua dalam mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Ini termasuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berperan serta dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka.

Ketegasan pemerintah dalam menindak KST Papua dilakukan berdasarkan pada pendekatan yang holistik, yang menggabungkan penegakan hukum yang kuat dengan upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Hanya dengan cara ini, stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan dapat tercapai di Papua, dan hak-hak serta kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat Papua, dapat dijamin dengan baik.

Selain itu, dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat, upaya pemerintah dalam menindak hukum KST Papua memiliki landasan moral yang kuat. Bersama-sama, mereka berharap dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi Tanah Papua, di mana keamanan, kedamaian, dan kemajuan dapat menjadi kenyataan bagi semua warganya.

Oleh Markus Karoba )* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Surabaya